DPR Apresiasi Kesiapan Bali Hadapi UN

10-04-2015 / KOMISI X

Komisi X DPR RI  mengapresiasi kesiapan Provinsi Bali menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat SMA yang akan digelar 13-15 April 2015. Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunspek Komisi X Ridwan Hisyam usai meninjau dan berdialog langsung ke SMA 5 dan SMK 2 Denpasar serta berdialog dengan Jajaran Pemprov Bali termasuk Kadikbud serta Panitia UN Bali, Rabu (8/4) sore.

Kesiapan tersebut  menurut Kepala Dinas Pendidikan Bali Tia Kusumawardani, menjelang UN telah dilakukan pemetaan dan sebelumnya sekolah-sekolah telah diadakan Ujian Pemantapan. Sedangkan distribusi soal UN pada Jumat (10/4) disampaikan dinas ke Rayon-rayon, sehingga pada hari H dijamin telah sampai ke semua sekolah.

Mengenai pengaman soal-soal UN,  pada saat distribusi dikawal polisi dan di SMA  5 yang menampung soal lima sekolah disimpan di ruang yang dijaga petugas dilengkapi dengan CCTV. 

Ketua Tim Ridwan Hisyam menyambut baik kesiapan ini termasuk distribuis soal sebab wilayah Bali yang terdiri 9 kota/kabupaten relatif  mudah dijangkau. Sehubungan kebijakan bahwa UN  tidak menjadi satu2nya syarat kelulusan ia menyatakan sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat.

" Saya kira tidak memengaruhi psikologis siswa. Laporan yang diterima justru siswa tetap semangat apalagi sekolah diberi ' kekuasaan' sehingga lebih bertanggung jawab" tegasnya.

Kepala Sekolah SMA 5 Denpasar Nyoman Winata mengatakan sebelum UN para orang diundang untuk diberi pengarahan agar putranya tetap bersemangat. Mereka diminta tetap bisa mempertahankan prestasi sekolah ini yang bisa lulus 100 persen dan sebanyak 60 persennya masuk PTN dan 40 persennya masuk PTS.

" Saya mengapresiasi SMA 5 yang  4 tahun berturut-turut mempertahankan prestasi SMA  baik dengan penghargaan tertinggi Adiwiyata Mandiri" ucap anggota tim Ismayatun.

Ridwan Hisyam menambahkan, UN kali ini akan menjadi ujian kejujuran sebab pengawasannya  tidak seketat sebelumnya hanya dari rayon yang ditugaskan secara silang. Selain itu sekolah tidak lagi kejar target dengan janji promosi jabatan. " Kalau masih ada target- target maka akan terjadi kecurangan. Target untuk meningkatkan prestasi boleh , tapi kalau untuk promosi jabatan diwarnai kecurangan, jangan terjadi lagi," ungkap Ridwan menegaskan. (mp)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...