Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut)  dan para Pemimpin Agama  menghendaki agar Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUB) jangan dihapus. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulut Sarundajang saat pertemuan dengan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Minggu (22/2'2015), diruang VIP Bandara Internasional Sam Ratulangi.

"Badan ini telah memberi sesuatu yang sangat berharga bagi pertumbuhan umat beragama di Sulut dan juga memelihara harmonisasi persatuan dan kesatuan kerukunan antar umat beragama di Sulut," jelasnya.

Menurut Sarundajang, di Sulut mempunyai kearifan lokal yang sudah dipelihara dan didukung oleh seluruh umat beragama, seperti Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUB).

"Jadi secara inheren ini berjalan bersama-sama walaupun sudah ada kebijakan pemerintah mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)," kata Sarundajang seraya menambahkan BKSAUB lahir sesudah Sulut menyelenggarakan MTQ ke-X.

MTQ ini, lanjutnya, dilaksanakan bersama-sama antara seluruh umat beragama. "Ini unik sekali, Panitia MTQ lebih banyak dari agama Kristen,  termasuk saya sendiri pada waktu itu," tambahnya.

Jadi secara historis BKSAUB itu memang tetap dipelihara bahkan sampai di pelosok-pelosok desa yang ada di Sulut. Kalau ada masalah-masalah yang menyangkut keyakinan atau agama, itu yang lebih dahulu menyelesaikan adalah BKSAUB. "Inilah kondisi kehidupan beragama di Sulut yang kita kenal bersama sehingga Sulut menjadi studi banding dalam hal agama," ujarnya.

Menanggapi keinginan masyarakat Sulut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII  Sodik Mudjahid mengatakan, forum-forum atau badan-badan umat beragama bukannya harus dihapus bahkan akan kita tambahkan. "Justru kita ingin menguatkan forum atau badan kerukunan inter beragama bahkan juga kerukunan antar beragama," tegasnya.

“Jadi kalau gubernur pernah mendengar itu, saya kira itu tidak benar, BKSAUB akan dihapus, bahkan Komisi VIII akan menambah atau memperkuat forum-forum atau badan kerukunan beragama,” kata Sodik.

Sodik menambahkan, untuk hal ini, sebaiknya gubernur dan masyarakat Sulut tidak perlu khawatir dan jangan pernah ada pikiran semacam itu, karena kita pun tidak punya pemikiran untuk menghapus badan tersebut,”  jelas politisi dari Partai Gerindra ini.

Terkait masalah FKUB, Sodik menjelaskan, tidak hanya sebatas pembentukan tapi disitu juga ada program berbasis hasil riset dan fakta dilapangan. Karena dibeberapa kota yang mungkin aman, forum itu memang agak kurang berdaya.

"Jadi sekali lagi, apakah daerah yang bermasalah atau tidak,  forum itu diberdayakan dengan cara untuk yang kota-kota aman terus menggali masalah-masalah itu untuk mengantisipasi, sedangkan di daerah-daerah yang rawan itu maka harus lebih intens lagi. Jadi memecahkan masalah berorientasi kepada fakta dilapangan, bukan hanya berorientasi syariah agama," kata Sodik.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.