Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan empat BUMN bidang perkebunan yang membuka lahan di Sumatera Utara yaitu PTPN II, III, IV dan VII. Sejumlah persoalan mengemuka dan perlu solusi segera agar perusahaan negara ini dapat memberikan kontribusi lebih baik bagi kemajuan ekonomi nasional.

"Kunjungan spesifik kita ingin melihat langsung fakta di lapangan seperti PTPN II yang berada tidak jauh dari Kota Medan asetnya berkurang terus, ada yang dijarah masyarakat karena lokasinya strategis dekat Bandara Internasional Kualanamu. Ini harus kita carikan solusinya," kata Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan, usai rapat di Medan, Sumut, Senin (16/2/15).

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Ambar Tjahyono menilai salah satu beban berat PTPN II adalah bisnis gula yang setiap tahun selalu merugi. Keberadaan dua pabrik gula yang tidak produktif, serta perkebunan yang luasnya kurang memadai membuat perusahaan kesulitan sehingga setiap tahun terus merugi.

"Kalau memang bisnis pergulaan masih terus merugi dan sulit untuk bangkit memang lebih baik manajemen menyampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk beralih ke bidang usaha lain," tandas dia. Terkait permasalahan PTPN II Ambar dan Iskandar Syaichu dari FPPP sepakat untuk mendalami permasalahan dalam RDP khusus di Jakarta.

Sementara itu anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menyoroti dilema holding PTPN III yang sesuai PP no.72/2014 menjadikan PTPN VII, IX, X, XI dan XII sebagai anak usaha. Sebagai penerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun BUMN di bidang perkebunan ini kesulitan berbagi kepada perusahaan di bawahnya.

"Dalam peraturan perundang-undangan status anak usaha BUMN tidak layak mendapatkan PMN karena posisinya bukan sebagai BUMN. Ini yang perlu kita carikan payung hukum terutama bagi anak usaha PTPN III ini," demikian Nasril. (iky) foto: ibnur/parle/hr