Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat di wilayah pesisir pada APBN-P Tahun 2015.

Anggota Komisi IV Ono Surono dari farksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengharapkan Pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan nelayan. Kementerian Perikanan harus mampu mengurangi kemiskinan nelayan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan program pemanfaatkan potensi kelautan yang ada.

“Saya berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mampu mengurangi kemiskinan nelayan,” ungkapnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kamis (12/2) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Ono, menilai ada fokus pada produksi yang akan meningkatkan produksi budi daya, dan akan membatasi produksi perikanan tangkap. Jika hal ini dikorelasikan dengan pemberantasan ileggal fishing yang berarti ada potensi keuntungan bagi rakyat dan negara sebesar Rp.300 Triliun.

Pada saat illeggal fishing sudah tidak ada di Wilayah Tangkap Perikanan Indonesia, maka akan berkurang penangkap ikan di sana. Dengan pembatasan penangkapan ikan melalui Permen Kementerian Perikanan dan Kelautan, maka akan ada investor asing yang akan menanamkan modalnya di indonesia di bidang perikanan tangkap, karena mereka sudah kekurangan stok ikan, mulai berlomba untuk bisa menanam investasinya di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Ono mengatakan mungkin akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tapi nelayan lokal yang dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak didorong untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut. Dengan demikian kemiskinan nelayan yang masih tinggi mungkin tidak akan terselesaikan.

“Saya berharap kepada Ibu Menteri harus mampu mengurangi kemiskinan nelayan, melalui pemanfaatan potensi kelautan.” ujar Ono Surono.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, menyetujui APBN-P Kementerian Kelautan dan PerikananTahun 2015 sebesar Rp.10,597 Triliun, yang terdiri atas APBN Tahun 2015 sebesar Rp.6.726 Triliun dan alokasi tambahan pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp.3,871 Triliun. (as), foto : riska/parle/hr.