Sumut Alami Defisit Listrik Hingga 300 MW

06-02-2015 / KOMISI VII

Tahun 2014 kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara  kurang lebih sekitar 1.659-1.700 MW atau meningkat sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu 1.200 MW. Pasokan listrik dalam kondisi normal antara 1.376-1.400 MW sehingga Provinsi Sumut mengalami defisit listrik sebesar 279-300 MW.

"Dalam kondisi peak defisit ini meningkat hingga mencapai 330 MW. Dampaknya Provinsi Sumut mengalami krisis listrik," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika kepada Parlementaria disela-sela pertemuan Tim Kunker Komisi VII dengan jajaran Direksi PLTGU Belawan, Kamis (5/2'2015).

Menurutnya, faktor penyebab terjadinya krisis listrik di Provinsi Sumut tahun 2014, diantaranya keterlambatan tambahan pasokan listrik dari pembangkit PLTU 2x200 MW Pangkalsn Susu. Kemudian, lanjutnya, keterlambatan pengerjaan overhaul pada PLTGU sektor Belawan selama kurang lebih 2 bulan karena adanya persoalan hukum yang menjerat staf manajemen PT PLN (Persero) yang membawahi pembangkit PLTGU Gas Turbin (GT) 1.2, GT 2.2 dan PLTG LOT 3.

Kardaya menambahkan, keterlambatan supply MFO/HSD dari PT Pertamina (Persero) karena pasokan bahan bakar ini dilakukan dengan menggunakan sistem STS (ship to ship) yang lokasinya di Tanjung Uban sehingga rentan terhadap risiko cuaca.

Keterlambatan ijin tambahan pasokan listrik dari PT Inalum sebesar 45 MW dan keterlambatan ijin pembangunan PLTA Asahan 3 (2x90 MW) serta keterlambatan COD PLTU Nagan Raya 2x95 MW unit 1 dan 2, dan rendahnya kinerja PLTU Labuan Angin sehingga mengurangi kemampuan pasokan listrik di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

"Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka Komisi VII DPR memandang perlu untuk melakukan kunjungan spesifik ini ke Provinsi Sumut, agar terjadi akselerasi kesinambungan penyelesaian masalah listrik di Sumbagut," ujar Kardaya.

Kunjungan spesifik Komisi VII DPR dipimpin langsung Ketua Komisi VII Kardaya Warnika dan diikuti 5 anggota lintas fraksi (Donny Maryadi Oekon F-PDIP, Bowo Sidik Pangarso F-PG, Ramson Siagian F-Gerindra, Mat Nasir F-Demokrat, dan Iskan Qolba Lubis F-PKS).(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...