Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI menemukan sejumlah penyimpangan di Hutan Lindung, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut anggota tim dihalangi untuk meninjau kebun sawit yang diduga berada di wilayah hutan lindung.

"Ini harus ada penjelasan, mengapa gerbang lokasi ini digembok padahal sebelumnya tidak.  Kita perlu memastikan apakah benar ada pihak (perkebunan sawit) yang membuat atau menggunakan data palsu," kata anggota tim Samsudin Siregar saat meninjau hutan Sianak-anak, Desa Togur Kecamatan Dolok Silaua, Kabupaten Simalungun, Jumat (6/2).

Sementara itu anggota Komisi IV Fadly Nurzal mempertanyakan adanya simbol militer dalam papan pengumuman larangan masuk wilayah perkebunan tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti temuan dan masukan yang berhasil dihimpun dalam kunjungan kali ini.

"Data dan temuan ini akan kita bawa dan akan kita tindaklanjuti dengan instansi terkait, mulai dari kepolisian, juga militer karena kita melihat ini mengatasanamakan tentara pada tanda untuk menutup area. Tentu saja ini jadi dalam rapat dengan Menteri Kehutanan," tegas dia.

Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Syahrul Efendi menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan yang hadir. Ia mempertanyakan kenapa aparat dari Dinas Kehutanan tidak transparan dalam mengungkap peta otentik wilayah hutan lindung dan perkebunan di Kabupaten Simalungun ini.

"Kami cuma mau menekankan bahwa setiap peta pada dasarnya adalah otentik dan itu kan berkas negara, bertandatangan menteri yang menunjukkan keabsahan. Kenapa tidak ada satupun peta otentik yang dibawa Dinas Kehutanan? Masyarakat ingin tahu," tuturnya. 

 Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV yang dipimpin Siti Hediati Soeharto akan membawa permasalahan ini dalam rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan akan mengungkap hal ini secara transparan, siapapun yang terlibat termasuk aparat harus diusut tuntas. (ray) foto:ry/parle