Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menilai validasi data oleh Kementerian sosial sangat diperlukan dalam pelaksanaan program-program sosial lainnya. Oleh karenanya pihaknya akan memberikan dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

“Semua program Kementerian sosial akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika ada data yang valid. Dalam Undang-undang untuk pendataan memang menjadi tanggung jawab dari BPS (badan pusat statistik), namun Kemensos bertanggung jawab terhadap validasi data tersebut. DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap Kemensos untuk melakukan validasi data, terutama dukungan berupa anggaran,” jelas Deding, di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa, Rabu (28/1).

Deding menjelaskan sejauh ini Mensos mengajukan anggaran sebesar 60 Miliar rupiah untuk program validasi data. Atas pengajuan tersebut Deding mengaku akan mengkaji terlebih dahulu bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya.

“Dikatakan Mensos bahwa tidak mungkin melakukan validasi tanpa anggaran, ini tentu dapat kita maklumi bersama tapi berapa besar anggaran tersebut,tentu akan kami kaji terlebih dahulu pengajuan anggaran dari Mensos tersebut. Namun,kami juga mengharapkan agar Kemensos dapat melakukan koodinasi dengan BPS untuk mendapatkan data yang valid dan akurat,” papar Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa barat III ini. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.