Raker Komisi II DPR dengan MenPAn-RB Hasilkan Enam Kesimpulan

21-01-2015 / KOMISI II

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1) hasilkan enam kesimpulan, yaitu, pertama, Komisi II DPR mendukung rencana strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2015-2019.

“Dan agar tetap menjaga program kerja berjalan pada jalurnya, Komisi II DPR akan tetap mengawasi jalannya rencana dimaksud. Oleh karena itu, Komisi II DPR dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik,”lanjut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat membacakan kesimpulan rapat.

Kedua, Komisi II DPR mendorong Revolusi Mental Birokrasi dilaksanakan secara structural dan kultural. Oleh karena itu, Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN-RB menjadi motor terlaksananya Revolusi Mental dikalangan birokrasi terutama dari pejabat pimpinan tinggi.

Ketiga, Komisi II DPR mengapresiasi terobosan-terobosan di lingkungan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, untuk itu Komisi II DPR meminta agar hal tersebut dilakukan secara konsisten selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Komisi II DPR mendukung penuh upaya Reformasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB serta mendorong untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan dikomunikasikan dengan Komisi II DPR.

Kelima, Komisi II DPR meminta Pemerintah agar kebijakan moratorium dikaji ulang dengan mendasarkan pada data yang valid dan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat.

Dan keenam, terhadap tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan sikap yang tegas, disertai dengan solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif termasuk penganggaran, dan selesai ditahun 2015.(nt) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...