Anggota Komisi III DPR, Marthin Hutabarat yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan rekomendasi Tim 8 yang telah diserahkan kepada Presiden SBY.

Martin Hutabarat meminta agar pihak Polri dan Kejagung bisa legowo jika Presiden SBY memutuskan mengikuti rekomendasi Tim 8 yang salah satunya menghentikan kasus Pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

"Andaikan Presiden SBY memutuskan untuk menerima rekomendasi Tim 8 dan kasus ini dihentikan, Bapak-bapak harus bisa legowo, asalkan hal ini dilakukan dalam koridor hukum," ujar Marthin.

Senada dengan Martin, Himatullah Aliyah Setiawaty meminta agar Kejagung secepatnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).

"Pihak Kejaksaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mesti mengeluarkan SKPP atau deponering untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," katanya.

Sementara itu, dalam kasus mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, Anggota Komisi III DPR, Sutjipto (F-PD) mempertanyakan diskriminasi Polri terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Susno Duadji. Padahal, keduanya sama-sama bertemu buron KPK Anggoro Widjojo di Singapura.

"Saya minta Kapolri menjelaskan hal ini. Antasari terkena pidana, sementara Susno masih jadi tanda tanya," tegas Sutjiptoi.

Sutjipto juga mengimbau kepada Polri agar menjalankan tugas dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan emosional. "Ini perlakuan yang diskriminatif, ada dua pimpinan yang menemui orang yang sama tapi diperlakukan berbeda," tandasnya.

            Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung hari ini, tidak tampak Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji.(ol) foto.doeh.