Komisi X DPR RI menemukan sejumlah permasalahan yang  terjadi dalam dunia pendidikan di Provinsi Bali. Salah satunya terkait keberadaan Kartu Indonesia Pintar.

"Kami belum menerima petunjuk apapun tentang kartu Indonesia Pintar sebagaimana yang dibicarakan di berbagai media massa. Saya juga dengar salah satu Kabupaten di Bali, Jembrana akan menjadi pilot project yang akan menerima kartu ini. Tapi sampai saat ini kami belum menerima petunjuk apapun. Kadin pedidikan kami sudah bertemu Pak Menteri tapi tidak menerima penjelasan apapun,"ungkap Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI,Rabu (3\12) di Kantor Gubernur Bali.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X, Nuroji mengatakan ke depan akan meminta penjelasan pemerintah,dalam hal ini Mendikbud terkait Kartu Indonesia Pintar.

"Kartu ini sebenarnya tidak berbeda dengan BSM atau bantuan siswa miskin. Jumlah dana yang  diberikan sama, proses pendistribusiannya juga sama,"jelas Nuroji.

Ditambahkannya,jika program tersebut berubah namanya,maka nomenklaturnya pun harus diubah. Sehingga juknis (petunjuk teknis)nya pun jelas.

"Saya bukan tidak setuju dengan program ini. Tapi kalau ingin diubah harus ada nomenklaturnya,sehingga payung hukum jelas,dan daerah pun tidak akan bingung tentang hal ini," tegas Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari  Fraksi Gerindra ini. (Ayu) foto: Ayu/Parle/hr