Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamsuddin melakukan kunjungan spesifik dalam rangka menginventarisir kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah dan sedang ditangani, baik oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, serta kasus-kasus apa saja yang telah diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua data dan informasi yang diperoleh akan menjadi masukan bagi Komisi III dalam menyusun kebijakan di tingkat pusat,” ujar Aziz kepada wartawan usai pertemuan dengan Kapolda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Aceh, Sabtu (22/11).

Saat ditanya terkait dengan lamanya jabatan atau pos-pos jabatan tertentu di Polda maupun di Kejati yang menjenuhkan, Azis mengatakan memang banyak hal yang bisa dilakukan terima untuk reward dan punishment terhadap pos-pos jabatan tertentu, baik di tingkat Polda maupun di tingkat Kejati.

Politisi dari Partai Golkar berharap, kiranya rollingnya itu tidak terlalu lama, jangan sampai ada yang menduduki jabatan 4 sampai 7 tahun dalam pos yang sama posisinya. “Itu menimbulkan suatu kejenuhan untuk kinerja daripada institusi tersebut,” ujarnya.

Sementara Kapolda Aceh Husein Hamadi saat ditanya terkait dengan penegakan hukum Tipikor, mengatakan kami sudah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum khususnya masalah Tipikor. Namun, lanjutnya, yang sudah dilakukan sekarang hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan upaya pencegahan masih kurang, karena selama ini anggaran yang diberikan kepada kita hanya untuk melakukan penyidikan.

Husein berharap kepada Komisi III kiranya dapat diberikan tambahan anggaran untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Anggaran tersebut nanti akan digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat terutama ke sekolah-sekolah sehingga anak-anak sekolah dapat memiliki pengetahuan tentang Tipikor.

Dengan demikian menurutnya, generasi penerus suatu saat apabila mereka akan menjadi seorang pejabat atau menduduki suatu jabatan tertentu pasti akan terhindar dari masalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum khususnya di bidang Tipikor. “Ini sangat bagus dan sangat efektif,” tegasnya.  

Selama ini pihaknya sudah melakukan penyuluhan berkaitan dengan masalah narkoba dan masalah lalulintas, sedangkan penyuluhan di bidang Tipikor ini sama sekali memang belum ada, oleh karenanya ke depan diharapkan itu bisa dilaksanakan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh Tarmizi, mengatakan akan mengedepankan dan memaksimalkan pencegahan Tipikor. Tentunya seluruh elemen akan meminimalkan terjadinya kejahatan Tipikor.

Menurutnya, penanganan korupsi yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara sebesar yang dikorupsi.

Kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Provinsi Aceh dipimpin Ketua Komisi III Azis Syamsuddin (F-PG) disertai sejumlah anggota lintas fraksi yakni Wenny Warouw (F-Partai Gerindra); Ruhut Poltak Sitompul (F-PD); Muslim Ayub (F-PAN); Nasir Djamil (F-PKS); Ali Umri (F-Partai Nasdem); dan Hasrul Azwar (F-PPP). (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.