Persaki Dukung Penggabungan Kementerian Kehutanan dan LH

11-11-2014 / KOMISI IV

Komisi IV mendapatkan masukan mengenai penggabungan Kementerian Kehutanan  dan Kementerian Lingkungan Hidup dari Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). Persaki mendukung penggabungan tersebut, namun mengusulkan nama Kementeriannya  menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan serta bermitra dengan Komisi IV DPR.

“Bobot dan kegiatan terbesarnya ada di kehutanan, yang lainnya hanya bersifat pengendalian dan membuat kebijakan,” kata Ketua Persaki San Afri Awang, saat menghadiri RDPU dengan Komisi IV yang dipimpin Ketuanya Edhy Prabowo, Senin (10/11), di Gedung Parlemen, Jakarta..

Menurutnya, Kementerian Kehutanan telah diberikan kesempatan lama untuk menghasilkan Sustainable Forest Management (SFM), tapi gak terbukti. Publik melihat kehutanan tidak mampu mewujudkan SFM tersebut. “Jangan hanya lips service, kehutanan itu mendukung kehidupan tetapi nyatanya gak berjalan. Ini peringatan juga bagi pegawai-pegawai kementerian kehutanan,” kata San Afri..

Selanjutnya dia menambahkan, jika hutan mendukung lingkungan hidup, seharusnya perbaiki hutannya Jika dibiarkan maka hanya mengacu pada bisnis sepanjang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diganti. “Dengan UU No.41 Tahun 1999 diubah dengan perspektif lingkungan yang kuat,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menanggapi penggabungan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, dalam pemikirannya sampai sekarang belum ada jawaban yang tepat.

Menurutnya, sampai sekarang belum ada komposisi yang tepat untuk memformulasi penggabungan antara LH dan Kehutanan. “logika saya sampai saat ini belum ada jawaban yang tepat tentang penggabungan LH dan Kehutanan,” kata Herman..

Harus dipetakan urgensi penggabungan LH dengan Kehutanan yang membuat negara lebih baik. Dia mengkhawatikan bertambahnya beban kemudian banyak hal yang selama ini menjadi konsen kehutanan justru akan terabaikan.

“Saya justru bertambah curiga dengan diberikan beban kerja yang lebih berat terhadap sektor kehutanan, sehingga tidak konsen untuk mengawasai kehutanan ,” tegasnya.  (as) foto:od/parle/ry

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...