Prihatin Upwelling, Komisi IV Tinjau Danau Maninjau
30-08-2014 /
KOMISI IV
Komisi IV DPR RI meninjau karamba budi daya ikan air tawar di Danau Maninjau yang bulan Agustus lalu terkena musibah upwelling atau umbalan massa air yang menyebabkan 450 ton ikan mati. Sejumlah langkah perlu dilakukan agar bencana seperti ini bisa diantisipasi dan kerugian bisa ditekan.
"Fenomena upwelling di Danau Maninjau ini biasa tapi jangan dianggap hal biasa karena telah mengakibatkan banyak kerugian. Bagi Komisi IV ini adalah hal serius, kita datang kesini bukan hanya untuk meninjau dan mendengar, tapi juga mendorong pemerintah bekerja sama dengan pemda mencegah ini terjadi kembali," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV Herman Khaeron di Maninjau, Sumbar, Kamis (28/8/14).
Ia mengaku prihatin karena dalam tahun ini bencana sudah terjadi sebanyak tiga kali mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. Pemerintah perlu mengambil langkah karena kasus seperti ini terjadi tidak hanya di Maninjau tetapi juga disejumlah danau lain di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Tim Kunjungan Komisi IV diantaranya Rosyid Hidayat (FPD), Dewi Coryati (FPAN) dan Anak Agung Jelantik Sanjaya (FPGerindra) berdialog dengan para pembudi daya ikan yang sebagian berasal dari Kecamatan Koto Malintang, Kab. Agam.
Secara khusus Anak Agung Jelantik mengingatkan agar usaha budi daya disekitar danau memprioritaskan penduduk setempat. Masyarakat yang berusaha di sekitar danau agar bekerja berdasarkan zona yang telah ditetapkan dan tetap menjaga ekosistem.
"Kegiatan budi daya ini harus mengutamakan rakyat sekitar. Kalau melibatkan pengusaha dalam luas dan skala tertentu harus memiliki izin usaha perikanan," tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali ini.
Pertemuan yang berlangsung di pinggir danau maninjau itu berlangsung dinamis terutama setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya. Raswar dari kelompok Budi Daya Ikan Sepakat meminta DPR mendukung upaya bantuan dana terutama pasca bencana.
"Kami menanggung kerugian cukup besar pasca bencana upwelling, kita sulit untuk berusaha lagi karena ketiadaan modal untuk membeli bibit. Kami berharap ada dukungan dari DPR," ujar dia.
Sementara itu Yuliharnita meminta pemerintah menyediakan pompa penyedot lumbut danau Maninjau. Upaya ini penting untuk mengatasi masalah pendangkalan dan polusi sampah di dasar danau. Ia juga meminta pemerintah menfasilitasi bimbingan bagaimana mengolah lumpur danau sebagai bahan baku pupuk organik. (iky)
