Komisi IV Soroti Anggaran Raskin

02-09-2014 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan pengadaan Raskin (Beras Miskin) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perum Bulog. Pembahasan mendalami Laporan Keuangan Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Tahun 2015.
 
"Komisi IV mengaspresiasi Perum Bulog atas realisasi subsidi pangan tahun 2013 sebesar Rp.20.310.112.418.700,- atau mencapai 94,48%,” kata Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron dari Partai Demokrat, saat memimpin rapat tersebut, Senin (1/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.
 
Isu utama yang menjadi sorotan adalah tentang keterjangkauan, ketersediaan beras pokok dan juga beras miskin bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, komisi yang bertanggung jawab pada masalah pangan ini menerima usulan anggaran Bulog tahun 2015 sebesar Rp20.939.928.891.500,-.
 
Herman menjelaskan, untuk harga dan komponen lainnya tidak ada perubahan, harga tebus Rp.1.600,-, 15 Kilogram, dan disalurkan dalam jangka durasi 12 bulan. “Anggaran yang diusulkan Rp.20,9 triliun, dan ada salah satu komponen yang diusulkan dan berjalan seperti biasa belum tercantum yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” katanya.
 
Masalah CBP menjadi penekanan tersendiri dalam rapat dan mendapat poris khusus dalam penganggaran Tahun 2015. CBP disiapkan untuk memberikan dukungan terhadap daerah-daerah yang mengalami krisis, bencana, operasi pasar.
 
“CBP adalah komponen terpenting dalam stok nasional sehingga diusulkan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah,” tegas Herman. 
 
Mengenai Raskin, menurutnya aman dan tidak ada masalah, namun CBP yang belum terakomodir.  Tentunya yang akan terus diperjuangkan, Bulog bukan saja menjadi badan penyedian bahan pokok beras saja tetapi bisa untuk baban-bahan lainnya. “DPR ingin Bulog  seperti fungsi bulog masa lalu yang bisa melayani sembilan bahan pokok,” katanya. (as), foto : rizka/parle/eka hindra.
BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...