Komisi V Minta Jenjang Pendidikan PIP Semarang Ditingkatkan

29-08-2014 / KOMISI V

Arah  kebijakan Presiden baru salah satunya adalah menitikberatkan pada  negara maritim, dimana  bobot transportasi laut menjadi lebih besar. Berarti armada kapal menjadi lebih banyak dan  otomatis armada kapal ini membutuhkan operator dengan keahliannya masing-masing.

Operator dengan keahlian masing-masing  ini perlu di didik, di sekolahkan dan yang baru memiliki sekolah ini baru pemerintah lewat Kementerian Perhubungan.

“Jadi tidak hanya sudah saatnya, tapi memang harus ada  peningkatan stock atau kebutuhan tenaga-tenaga operator itu dipercepat, yaitu dengan memperluas jumlah penerimaan,  peningkatan jenjang pendidikan tidak hanya pada tingkat D-III tapi juga S1 kemudian sampai S2,” papar Anggota Komisi V DPR, Sudjadi usai pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dengan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan jajarannya di Semarang, Rabu (27/8) lalu.

Menurut Sudjadi,  armada laut butuh tenaga operator,  pemerintah harus link and match   dengan  pendidikan di bidang   operator  pelayaran, dan kebutuhan  tenaga kenavigasian atau tenaga yang kaitannya dengan angkutan laut dipercepat.

Ia menyatakan, bahwa  animo masyarakat yang ingin masuk ke sekolah PIP Semarang  cukup tinggi, namun tempatnya di dalam kota dan  suasana bahari tidak kelihatan. Maka relokasi PIP sangat diperlukan. Tapi  yang menjadi masalah adalah  biaya.  

“Tapi kalau itu memang urgent sekali di bidang kelautan, kenapa tidak? Apalagi nanti Presiden baru itu programnya pendidikan dikaitkan dengan pendidikan kelautan, dikaitkan dengan tenaga kenakhodaan, ya nyambung”. Tukas politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, kata Sudjadi, kebutuhan SDM di PIP harus simultan, harus disiapkan dan untuk menutupi kekurangan  yaitu dengan merekrut tenaga yang sudah pensiun. “Tadi ada ide dari Direktur PIP  semacam outsourching atau kontrak, kenapa tidak kalau bisa”, tegasnya.

“Jika sifatnya emergency, ya harus bisa dengan cara-cara ada namanya  outsourching, ada namanya kontrak, kan banyak para pensiunan-pensiunan yang berprestasi yang perlu diberdayakan. Saya setuju kalau untuk itu,” imbuh Sudjadi. (sc), foto : suciati/parle/eka hindra.

BERITA TERKAIT
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...
Saadiah Tegaskan Pentingnya Ketahanan Air di Wilayah Kepulauan
04-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Sabtu...
Jembatan Pulau Balang yang Akan Jadi Rest Area Harus Fokus Pada Keselamatan
30-07-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, IKN – Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi penghubung vital antara Kota Balikpapan dan Kawasan...