Komisi IV Aspresiasi Kinerja Kementerian Kehutanan

27-08-2014 / KOMISI IV

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2013 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6,1 triliun atau 92,53% dari pagu anggaran, serta memberikan aspresiasi atas peningkatan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.3,6 triliun, selanjutnya meminta meningkatkan serapan anggaran pada tahun 2014.

“Komisi IV memberikan aspresiasi atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selanjutnya meminta mempertahankan opini WTP,” kata Ketua Komisi IV Romahurmuzy, saat memimpin Raker dengan Menteri Kehutanan, Rabu (27/8), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Terkait Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dicapai Kementerian Kehutanan tahun 2013, Romahurmuzy mengungkapkan masih terdapat hambatan dalam pencapaian kinerja. “masih dalam tahap dinegosiasikan tentang tata batas kawasan hutan dengan masyarakat setempat, adanya konflik masalah klaim lahan oleh masyarakat, dan permasalahan tata ruang, serta tingginya konflik kepentingan kehutanan terhadap kawasan hutan oleh Pemerintah setempat dan kurangnya tenaga teknis berkualitas di lapangan," ungkapnya

Dalam Raker tersebut, Komisi IV juga menerima penjelasan pagu anggaran 2015 kementerian kehutanan sebesar Rp.5,5 triliun dan menerima usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.664 milyar.

Selanjutnya Komisi IV akan melakukan pendapaman bersama eselon I terkait fungsi dan program yang dipaparkan, serta meminta rincian serta dasar pertimbangan alokasi DAK tahun 2015 bidang kehutanan setiap provinsi dan kabupaten atau kota.

Selain itu, Komisi IV menyetujui usulan perrgeseran atau realokasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2015 sebesar Rp.156 milyar, dan menyetujui tambahan anggaran tahun 2015 berupa hibah luar negeri sebesar 11,6 milyar. (as), foto : rizka/parle/eka hindra.

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...