Elpiji 3 Kg Langka, Komisi VII DPR Desak Pemerintah susun standar Distribusi

07-08-2014 / KOMISI VII

Sempat terjadi Kelangkaan elpiji 3 kg saat Lebaran 2014 lalu,Komisi VII DPR mendesak Pertamina segera menyusun bentuk standar pemasaran dan pendistribusian elpiji  untuk 3 kg.

"saat kunjungan kerja ke Semarang, DPR memperoleh temuan bahwa soal pendistribusian elpiji 3 kg ada mata rantai yang membuat terjadinya kelangkaan maupun ketidak lancaran pendistribusian,"terang Wakil Ketua KOmisi VII DPR Daryatmo.

Menurut Daryatmo, Komisi VII DPR mengusulkan perlu adanya perbandingan ketersediaan, dan pendistribusian elpiji 3 kg dengan BBM Subsidi. Pasalnya BBM Subsidi dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. "Kemungkinan adanya harga tidak wajar itu ada unsur di Pertamina, agen, pengecer maupun pangkalan,"ujarnya.

Dia menambahkan, hal itu membuat terjadinya pembengkakan harga maupun terjadi ketidaklancaran ketersediaan. "walaupun ada formulanya kita ingin ada perlakuan sama PSO berapapun harga yang ditetapkan subsidi dengan margin tetap bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dengan harga sama, dan tanpa potensi yang dipermainkan oleh kelompok kepentingan,"tegasnya.

Berdasarkan pantauan pasca perayaan Lebaran, tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di sejumlah wilayah Subang selatan langka. Diduga kelangkaan tersebut akibat terhambatnya pengiriman gas elpiji akibat kemacetan arus balik. kelangkaan elpiji 3 Kg terjadi di Kecamatan Cisalak  dan Tanjungsiang dan sudah terjadi selama kurang lebih 2 hari. (si)/foto:sugeng irianto/parle/iw.

 

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...