PP BPJS Ketenagakerjaan Harus Segera Diterbitkan

04-08-2014 / KOMISI IX

Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya.

BPJS Ketenagakerjaan yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2015 itu, masih merumuskan besaran iuran bagi para pesertanya. Dengan adanya aturan turunan tersebut diharapkan ada kepastian hukum bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tersebut nantinya bisa dimanfaatkan peserta untuk dana pensiun, hari tua, dan kematian.  

‘Mengingat alotnya pembicaraan soal besaran program bantuan iuran yang ditetapkan pemerintah, maka perlu sekali desakkan kepada pemerintah agar PP atau Perpres segera dibuat untuk menentukan besarnya iuran bagi program-program yang diadakan oleh BPJS Ketanagakerjaan,” jelas Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, saat dihubungi Senin (4/8).

Selama ini, kata Okky, BPJS Ketenagakerjaan baru disosialisasikan lewat televisi swasta yang jangkauanpemirsanya sangat terbatas. Sosialisasi harus dilakukan secara luas dan masif. Berkaca pada sosialisasi BPJS Kesehatan yang tidak optimal, maka diharapkan program BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih sukses dengan sosialisasi yang seluas-luasnya.

Namun demikian, politisi PPP tersebut menilai, BPJS Ketanagakerjaan lebih siap daripada BPJS Kesehatan. “Jamsostek yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tampaknya lebih siap untuk melakukan hal itu bila dibandingkan bagaimana PT. Askes dan Kementerian Kesehatan  mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan,” nilai Okky. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Praktik Pemerasan Perusahaan Ganggu Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyesalkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang...
Balita Meninggal Cacingan Akut, Legislator Dorong Evaluasi Total Perlindungan Sosial dan Kesehatan
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya seorang balita di Sukabumi dalam...
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...