Petani Harus Mampu Produksi Pupuk Sendiri

23-07-2014 / KOMISI IV

Pupuk untuk pertanian kerap langka dan mahal. Para petani kesulitan mendapatkan pupuk ketika musim tanam mulai tiba. Selama ini petani dibuat ketergantungan dengan pupuk organik bersubsidi dari pemerintah.

“Mengapa kita tidak membina petani untuk bisa membuat pupuk sendiri di desanya dari kotoran sapi.” Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudo Husodo (F-PG), Rabu (23/7). Penyuplai pupuk organik selama ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN besar. Petani harus mandiri. Jangan semuanya dari pemerintah, baik benih maupun pupuknya. Padahal, anggaran untuk pupuk bersubsidi sangat besar, mencapai Rp20 triliun pada 2014 ini.

Dengan membuat pupuk organik sendiri, tidak ada lagi biaya distribusi pupuk ke berbagai daerah. Ini merupakan penghematan besar. Di Tiongkok, pabrik pupuk berdiri di tengah desa, sehingga menghemat biaya transpor untuk distribusinya. “Di Indonesia, pupuk Sriwijaya di buat di Sumatera, kemudian dibawa ke Papua. Ongkos angkutnya lebih mahal daripada harga barangnya sendiri,” ungkap Siswono.

Dulu, di tahun 1950-an, sambung Siswono, para petani membuat pupuk sendiri dari kotoran ternak. Ketika teknologi traktor menggantikan tenaga kerbau dan sapi untuk membajak sawah, banyak ternaknya itu yang dijual, sehingga tidak ada lagi kotoran hewani sebagai bahan baku pupuk organik. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...