KY Diminta Lebih Profesional

07-04-2014 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli menilai Komisi Yudisial (KY) perlu lebih jeli dalam memahami sejumlah persoalan dalam mendorong perbaikan kinerja para hakim termasuk Hakim Agung. Usulan kenaikan gaji Hakim Agung sampai Rp.500 juta menurutnya bukan solusi, apalagi kalau memperhatikan kondisi masyarakat saat ini.
 
"Saya pikir usulan itu sangat berlebihan. Apakah dengan gaji hakim tinggi kemudian segala persoalan keadilan bisa berubah. KY harus lebih profesional dalam memahami akar persoalan yang ada saat ini," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/4/14).
 
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur V (Kab. Malang, Kota Batu dan Kota Malang) ini menambahkan ada masalah mendasar yang perlu menjadi perhatian KY, yaitu persoalan keadilan yang saat ini menjadi barang langka terutama bagi masyarakat miskin. Disisi lain orang kaya mampu merubah otoritas hakim sehingga memihak kepentingan mereka.
 
Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir menilai usulan ini mengesankan KY sudah kehabisan bahan untuk memperbaiki kinerja Hakim Agung. Baginya sejumlah kasus korupsi yang terjadi sudah dapat menunjukkan bahwa uang tidak dapat memuaskan siapapun.
 
"Kita perlu membangun sistem, itu yang penting. Kalau hakim koruptor tetap saja korupsi. Contoh kasus saudara Akil Mochtar yang menerima suap Rp.1 miliar tetap saja merasa belum cukup. Jadi ini masalah mental," tekannya.
 
Ia menambahkan di negara seperti Singapura, gaji Hakim Agung diberikan sangat tinggi, tetapi kemampuan ekonominya memang termasuk terbesar di dunia. Kalau hal ini diberikan kepada hakim di Indonesia, Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar II ini meyakini akan ditolak masyarakat. (iky)/foto:iwan armanias/parle.
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...