Anggota Komisi VIIIDPR RI, Asep Maoshul Affandy mendorong Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat, tidak terkecuali kepada pemuka agama seperti ustad dan da’i. Hal tersebut dikatakanAsep kepada Parle, Selasa (8/4).

Apa yang diungkapkan Asep itu terkait adanya beberapa kasus dugaan penyelewengan ajaran agama yang dilakukan oleh salah seorang ustad belakangan ini dan menjadi pembicaraan publik.

“Sebenarnya definisi ustad itu kan guru, walaupun memang identik dengan agama. Namun terkadang pemberian gelar ustad itu bukan berasal dari masyarakat yang menganggap guru, melainkan dari kelompoknya bahkan dari dirinya yang meminta dipanggil seperti itu. Padahal ia tergolong yang awam.Akibatnya pemahaman terhadap agamanya sangat sempit,sehingga terjadi penyelewengan terhadap ayat Al Quran, padahal tidak ada ajaran Islam yang merugikan manusia,”papar Asep.

Disinilah tugas Kementerian agama untuk melakukan bimbingan, rehabilitasi dan pengawasan terhadap semua masyarakat tidak terkecuali ustad atau ulama. Berat memang, tapi hal tersebut merupakan tantangan untuk penegakan akidah.

“Kementerian agama khususnya Bimas Islam, harus jeli terhadap perbuatan-perbuatan penyelewengan agama yang ada di masyarakat. Bahkan hal tersebut bisa digolongkan ke dalam penipuan. Nah jika sudah penipuan, maka hal itu sudah masuk ke dalam ranah hukum,”ungkapnya.

Khusus untuk masyarakat yang menjadi korban penipuan oknum ”ustad”, karena sudah masuk ranah hukum, maka ia menyarankan untuk penyelesaiannya juga harus mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia.

“Namun untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Komisi VIII mendorong keras Bimas Islam Kementerian Agama untuk terus melakukan pembinaan,”tegasnya. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle.