Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak sebenarnya tidak mempermasalahkan besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Namun yang menjadi masalah adalah lama dan panjangnya daftar antrian untuk ke tanah suci.

Hal tersebut disampaikan Ida kepada Parle usai mengunjungi Kalimantan barat beberapa waktu lalu. Menurutnya, aspirasi masyarakat Kalimantan Barat yang diterimanya melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Husaini D Mahmud itu memang bukan tanpa alasan, mengingat saat ini antrian untuk pergi haji konon telah sampai untuk tahun 2020.

“Saat ini Komisi VIII DPR RI tengah mendesak Kementerian Agama untuk melakukan lobi agar pengurangan kuota 20 persen yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini dicabut. Dengan demikian akan mengurangi jumlah antrian,”jelas Ida Fauziyah kepada Parle.

Selain itu dilanjutkan Ida, pihaknya juga meminta agar Kementerian Agama membuat daftar prioritas pergi haji untuk calon jemaah haji yang baru pertama kali akan menunaikan ibadah haji. Karena pada dasarnya yang diwajibkan adalah ibadah haji yang pertama. Sementara kepergian haji yang kedua atau kesekian kalinya hanya bonus ibada semata. Tidak hanya itu, usia dan kondisi fisik juga menjadi barometer dalam penentuan skala prioritas bagi jemaah calon haji yang akan ke tanah suci.

Disamping permintaan pencabutan pengurangan kuota haji sebanyak 20 persen tersebut, Ida juga mengatakan bahwa BPIH tahun 2014 ini turun sebesar 308 dolar Amerika di banding tahun sebelumnya. Meski BPIH turun Ida akan terus mendorong Kementerian Agama untuk tidak secara equivalen menurunkan pelayanannya juga kepada para calon jemaah haji.

“Seringkali masyarakat berpikiran biaya turun, pelayanan juga turun. Tidak boleh seperti itu, biaya turun, pelayanan harus terus ditingkatkan,”tegasnya.(Ayu), foto : riska/parle/hr.