Kalimantan  Barat memang termasuk daerah aman erupsi Gunung berapi, namun menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah tetap harus disiapkan program pencegahan dan penanggulanganbencana. Sehingga jika bencana datang, maka akan langsung dapat dilakukan penangananserta dapat diminimalisir kerugian  dan korban.

Hal tersebut disampaikannya saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya beberapa waktu yang lalu.

“Walaupun Kalbar termasuk daerah yang tidak memiliki gunung berapi, namun tetap harus dilakukan program penanggulangan bencana sebagai antisipasinya. Karena bencana tidak hanya berasal dari erupsi gunung berapi saja, tetapi ada juga bencana-bencana yang berasal dari ulah manusia itu sendiri. Sejauh ini apa saja program yang telah disusun Pemrov Kalbar dan apa hambatannya selama ini,”tanya Ida.

Menjawab hal tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa Kalimantan Barat memang tidak ada gunung berapi, tetapi bukan berarti bebas dari bencana. Ada beberapa bencana yang masih seringterjadi di daerahnya. Diantaranya adalah banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang asapnya jelas mengganggu kesehatan.

Program yang telah dilakukan untuk mendukung kinerja penanggulangan bencana adalah program pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana, program tanggap darurat di daerah terkena bencana, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang prasarana fisik, sosial dan ekonomi di wilayah pasca bencana.

“Ketiga program tersebut menggunakan alokasi anggaran APBN dan APBD, tentu pola penanganannya dengan koordinasi yang baik antar semua instansi terkait seperti BPBD, Kemensos dan Pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi,”jelas Christiandy.

Ditambahkannya, sejak tahun 2010 Kalbar telah membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melalui Perda No.7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda No.10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.

Meski demikian diakuinya,ada beberapa kelemahan dari BPBD setempat yang akhirnya menjadi hambatan. Diantaranya kurang aktifnya petugas Posko untuk mengadakan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam memperoleh informasi kejadian-kejadian bencana. Selain itu,pada saat kejadian bencana BPBD Kabupaten/Kota tidak merinci secara detail kebutuhan pokok bagi korban bencana.

Tidak hanya itu, Christiandy juga mengatakan bahwa selama ini Kabupaten/Kota masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB dalam penyedian logistikdan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu,kurangnya sarana dan prasarana penunjang Posko dalam kesiapsiagaan dan darurat bencana serta tenaga posko yang belum sepenuhnya menguasai peralatan Posko seperti HT atau radio komunikasi menjadi hambatan utama dalam menjalankan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kalbar. (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.