Tim Pakar Perkuat Transparansi Fit Proper Calon Hakim MK
26-02-2014 /
KOMISI III
Komisi III DPR RI melibatkan sejumlah pakar dalam uji kepatutan dan kelayakan 12 calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Kenegarawanan para tokoh diharapkan dapat membuat seluruh proses yang mendapat perhatian publik ini semakin transparan.
"Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat, kita ingin berbuat yang terbaik. Komisi III dalam proses uji kepatutan dan kelayakan berupaya objektif, mengedepankan transparansi. Sekarang kita libatkan Tim Pakar dari berbagai disiplin ilmu," kata Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/14).
Dalam uji kepatutan dan kelayakan menurutnya Tim Pakar mendapat kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan pendalaman setelah kandidat menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu barulah dilanjutkan oleh anggota Komisi III.
"Tim Pakar juga diberikan ruang untuk memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada Komisi III. Keputusan akhir dibuat dalam rapat pleno komisi berdasarkan pendapat seluruh fraksi, amanat UU hak untuk memilih itu ada pada DPR," ujarnya.
Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III Nudirman Munir mengkhawatirkan niat baik untuk lebih transparan ini bisa saja berakhir dilematis. "Kalau nanti pendapat akhir Komisi III tidak sesuai dengan rekomendasi pakar bagaimana, kalau pakar tidak berhasil memilih terus kita tetap memilih, kita kan jadi salah lagi. Ini dilematis bagi DPR," tandasnya.
Komisi III sudah mengumumkan 9 orang Tim Pakar yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah menyatakan kesediaannya.
1. Prof Syafii Maarif - Mantan Ketua Muhammadiyah
2. Laica Marzuki - Mantan Hakim MK
3. Zein Bajeber, SH, MH - Forum Konstitusi MPR RI
4. Prof Natabaya - Mantan Hakim MK
5. Prof Laudin Marsuni - Pakar Hukum Tata Negara
6. Dr Andi Mattalatta - Mantan Menkum HAM
7. Dr Pataniari Siahaan - Forum Konstitusi MPR
8. Prof Saldi Isra - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
9. Dr Husni Umar - Sosiolog.
Proses uji kepatutan dan kelayakan dijadwalkan berlangsung 3-5 Maret. Pada hari terakhir diharapkan Komisi III sudah melangsungkan pleno pemilihan 2 Hakim Konstitusi menggantikan M. Akil Mochtar yang tersangkut kasus korupsi dan Hakim Harjono yang memasuki masa pensiun bulan Maret yang akan datang. (iky)
