Tim Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah (F-PKB) menyoroti masalah program BSM yang tidak mulus pelaksanannya. Pasalnya, kata Fauziyah, program ini tidak semulus perencanaannya karena sampai bulan Agustus 2013 yang lalu daya serap terhadap BSM ini baru 12-13 persen.

“Ini sungguh menjadi perhatian yang serius bagi Panja BSM Komisi VIII, karena ternyata penyerapannya sangat rendah,” tegas Fauziyah saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, di Gedung Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, ada anak didik yang seharusnya mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan, dan juga anak didik yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif karena persyaratan untuk mendapatkan BSM tidak sederhana. Sedangkan realisasinya tidak tepat waktu, dan beberapa minggu ini saja masih banyak yang belum mendapatkan BSM. “Padahal ini sudah bulan Februari 2014,” katanya.

Menurutnya, program BSM merupakan program nasional yang bertujuan mulia dan menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Disamping itu, mencegah angka putus sekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembelajaran serta mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, dan tentu saja menyambut program pendidikan menengah universal.

“Komisi VIII ingin mendapatkan peta permasalahan terkait dengan penyelenggaraan implementasi program BSM Kemenag serta berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang terkait dengan penyaluran BSM tersebut,” katanya.  

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Mahfud Sudar menjelaskan masalah BSM tahun 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dari berbagai sumber yaitu dari APBN, APBNP dan sebagian dari jalur aspirasi.

“Untuk BSM yang bersumber dari APBN dan APBNP melalui aturan yang ada,” kata Mahfud.

Dari APBN ini untuk sekolah negeri berjumlah 63.925 siswa, untuk sekolah swasta berjumlah 359.618 siswa, jadi jumlah seluruhnya negeri dan swasta 429.543 siswa dari sumber APBN. Dari APBNP untuk negeri maupun swasta berjumlah 739.401 siswa.  Kuota yang ada 1.162.943 siswa dari jumlah APBN maupun APBNP. Sedangkan dari jalur aspirasi,  mendapatkan  9.469 siswa.  

“Dengan terlalu banyaknya siswa yang hampir 1,2 juta Provinsi Jawa Timur tidak mampu untuk menyalurkan di tingkat provinsi. Akhirnya, pada akhir tahun tepatnya bulan Nopember kami sebarkan ke kabupaten/kota se Jawa Timur, dengan kuota masing-masing kabupaten/kota se Jawa Timur,” jelasnya.

Dia menambahkan, karena tidak ada satu pun yang namanya Bank atau Kantor Pos mampu untuk membuka rekening siswa yang jumlahnya hampir 1,2 juta, akhirnya dibagi di masing-masing kabupaten/kota. “Jadi bukan berarti kami lepas tanggungjawab tapi supaya segera bisa tersalurkan,” ujarnya.

Terkait dengan realisasi program BSM tahun 2013 yang bersumber dari APBN, Mahfud menjelaskan untuk sekolah negeri maupun swasta yang berjumlah 429.543 siswa sudah terealisasi 88,5 persen. Pasalnya, dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 itu bisa diterima di SMP, jadi tidak otomatis berada di Tsanawiyah. Yang tidak di Tsanawiyah itu tidak otomatis masuk di Aliyah bisa juga diterima di SMA. “Akhirnya dari sekian ini ternyata memang tidak bisa 100 persen terserap, itu penyebabnya,” jelasnya.  

Mahfud mengakui, sampai sekarang itu masih ada siswa yang belum mendapatkan BSM. Permasalahannya bukan berarti itu tidak sampai tapi terkendala di bank dalam pengambilan uangnya. Dia memberi contoh, siswa yang mendapatkan BSM ini melibatkan orangtua dalam rekening banknya tetapi saat mengambil uangnya tidak membawa KTP.

Ia berharap agar penerimaan BSM ini bisa dilewatkan ke lembaga masing-masing seperti BOS itu, “Insya Allah” lebih cepat dan tidak sampai ada kendala yang berarti.(iw)/foto:iwan armanias/parle.