Dewan Dorong Bawaslu Jateng Usulkan Mitra PPL

13-02-2014 / KOMISI II

Terkait  masih kurangnya jumlah Pengawas Pemilu di wilayah Jawa Tengah (Jateng), Dewan mendorong Bawaslu Jateng  untuk mengusulkan adanya Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (Mitra PPL).

“Pengawasan sangat penting untuk terselenggaranya Pemilu yang Luber dan JurdilMengingat pengawasan masih terbatas tenaganya, maka kami mendorong Bawaslu Jateng untuk mengusulkan agar ada Mitra PPL,” tegas Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi II, Gamari Sutrisno saat pertemuan dengan Bawaslu Jateng dan Panwaslu se-Jateng di Kantor Bawaslu Jateng, Semarang, Senin (10/2).

Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Jateng, Abhan, bahwa sampai dengan Desember 2013, jumlah Pengawas Pemilu yang ada di wilayah Jawa Tengah berjumlah 25.070 orang. Sementara jumlah TPS adalah 77.693. Sehingga 1 orang Pengawas harus mengawasi 4 TPS dalam waktu yang bersamaan.

Menurut politisi PKS iniKomisi II adalah mitra kerja Bawaslu. Jika  bermitra seharusnya  bisa membangun sebuah kerjasama dalam rangka menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil. “Jadi bukan menganggap kami sebagai lawan, tetapi harus menganggap sebagai mitra,” imbuh Gamari.

Dijelaskan Gamari, bahwa Keputusan Komisi II DPR RI dengan Bawaslu Pusat adalah 2 orang Pengawas untuk setiap TPS. Jika Bawaslu kekurangan tenaga pengawas bisa merekrut tenaga pengawas (Mitra PPL).

Ia menyampaikan, bagaimana proses tenaga pengawas menjadi dua orang untuk setiap TPSKatanya, proses perjuangan Komisi II ini tidak mudah, karena ketika  dibahas dengan Kementerian Keuangan, mereka tidak setuju.  Namun Komisi II tetap memperjuangkannya. Akhirnya pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Keuangan menyetujui tenaga pengawas pemilu menjadi 2 untuk setiap TPS.  (sc) foto:sc/parle/ry

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...