Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta lebih jeli dalam menyikapi maraknya iklan pencalonan Calon Legislatif (Caleg) maupun Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di media.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia,  Selasa (11/2) sore, di gedung DPR.  

Evita mencontohkan, hampir semua capres dan cawapres sudah muncul di mana-mana, padahal belum ada penetapan sebagai capres maupun cawapres atau belum ditetapkan  oleh KPU di dalam pencalonannya.

Menurut Evita, masyarakat sudah bosan dengan tayangan-tayangan TV yang tiap malam menampilkan iklan yang itu-itu saja, dengan durasi yang cukup panjang dan dengan jumlah spot yang lumayan banyak.

Ditambahkannya, seharusnya saat caleg maupun capres atau cawapres melakukan kampanye di media elektronik dia dapat menyampaikan program-programnya, visi dan misinya. Di sini, KPI dituntut lebih jeli dan cermat melihat iklan-iklan kampanye para calon tersebut.

Sebab jika tidak, dikhawatirkan jika ada yang melakukan gugatan Hukum, dapat dipastikan  KPI akan kalah dan tidak mungkin akan menang.

Evita juga menyayangkan Peraturan KPU yang tidak jelas dalam pelaksanaannya, sehingga KPI dalam melakukan pengawasannya tidak jelas juga. Karena KPI dalam melakukan pengawasan tersebut tentunya mengacu pada Peraturan yang ada “Boleh dan tidak bolehnya yang mana. Dalam aspek hukum apa KPI dapat menuntut mereka, “ kata Evita.

Dia mencontohkan lagi, ada seorang menteri yang main sinetron, secara etika itu tidak wajar dan itu tidak diatur secara hukum. “Secara etikanya kita mengatakan bahwa itu tidak wajar seorang menteri main sinetron, dari sinilah kita melihat Undang-Undangnya masih lemah,” kata Evita. (spy) foto:andrie/parle/ry