Anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudohusodo mengatakan bahwa banjir merupakan musibah yang memprihatinkan. Dia melihat masalah banjir disebabkan oleh hal yang mendasar yaitu penggundulan lereng-lereng oleh tanaman, dan penggunaan pupuk kimia.

Menurut Siswono, banjir juga disebabkan karena daya serap lahan terhadap air berkurang sangat drastis. Sekarang yang terjadi di Pulau Jawa setiap tanam lahan kemasukkan pupuk kimia 200 kg setahun berarti 600 kg. Ini berlangsung bertahun-tahun, berarti dalam satu hektar lahan pertanian kemasukan 18 ton.” Itu membuat tanah tidak bisa menyimpan air,” katanya

Hal itu dikemukakan Siswono saat Komisi IV DPR RI membahas penanggulangan bencana di beberapa daerah yang gagal panen dalam raker dengan 3 Kementerian beserta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan. Senin (3/2), di Gedung Parlemen, Senayan.

Oleh karena itu,Siswono  menekankan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, perlu gerakan untuk membangun pupuk organik di desa harus dilakukan secara besar-besaran. Berarti pupuk organik di desa tidak perlu lagi diberikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh BUMN.

“Kita jangan membuat petani berketergantungan, tetapi memberdayakan dengan membuat pabrik-pabrik pupuk organik di desa-desa. Pengelolaan pupuk di desa-desa luar bisa dampaknya di tempat-tempat yang dilakukan dengan baik,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan Siswono, sedimentasi mendangkalkan sungai dan embung karena erosi dari alih fungsi perbukitan mejadi area pertanian musiman. Contohnya sampai Puncak Gunung Cermai sudah ditanami kentang, di Gunung Gede sayur mayur merambat sampai merambat naik ke atas.

Dia mempertanyakan kepada Kementerian Kehutanan mengenai pengawasan hutan  di daerah-daerah pegunungan. Ia juga memahami tidak mudah menghadapi rakyat yang urusannya untuk hidup. Mereka tidak mengerti kelestarian lingkungan tapi dampaknya kerusakan lingkungan.

“Perlu pembukaan lahan pertanian baru yang luas dil luar Jawa merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar kembali,” kayanya.

Diterangkan Siswono bahwa penduduk Indonesia bertambah 1,3% pertahun, sementara lahan pertanian menyusut. Itulah yang menyebabkan impor pangan kita meningkat terus.

Oleh karena itu, Siswono mengaskan kepada Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, penyediaan anggaran yang memadai untuk pembukaan areal baru khususnya untuk tanaman pangan harus menjadi gerakan.

Sekarang ini luas lahan pertanian dan hortikultura sekitar 8 juta ha, sudah lebih sempit dari pada luas kebun sawit yang 9 juta ha. Katanya,dulu program ini didukung dengan pembukaan areal pertanian baru melalui program transmigrasi yang sekarang tidak bergerak banyak. Tanpa pembukaan areal pertanian baru tanaman pangan yang lebih besar dari 1,3%,

“Impor pangan kita akan semakin besar, sekarang saja setiap tahun sudah menguras devisa untuk impor pangan yang dalam rupiah tidak kurang Rp.1 triliun pertahun,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Siswono memaparkan bahwa tanaman yang terkena banjir  235.000 Ha atau 1,6% dari luas tanam satu tahun, dan yang puso 45.000 Ha atau 0,25%. Hal ini jika dilihat dari produksi nasional tidak terlalu mengganggu, karena yang puso itu menghasilkan kurang lebih 100.000 ton beras terhadap produksi beras yang surplus 5 juta ton. “Pengurangan produksi itu tidak berarti, tetapi terhadap petani yang terkena bencana itu masalah ini fatal sekali,” tekannya.

Dia juga menjelaskan banjir ini juga ada berkah yang diterima petani di tempat banjir itu sendiri, yaitu tanahnya akan lebih subur dari sebelumnya karena pemupukan alam. Siswono melihat terhadap mereka yang mengalami korban banjir, Pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan yang diperlukan baik benih maupun pupuk karena tanam diakhir Pebruari tanam ulang dengan panen akhir awalJuni diwaktu matahari terang panen akan luar biasa meningkatnya.

“Saya tekankan kiranya Pemerintah dapat dipertimbangkan alokasi rehabilitasi terhadap korban banjir dapat penuh, Karena banjir ini juga berkah peningkatan kesuburan tanah,” paparnya.

Selain itu, Siswono mengutarakan terdapat irigasi yang menjadi tanggung jawab pusat 2,3 ha (irigasi primer), 1,4 juta ha menjadi tanggungjawab provinsi (irigasi sekunder) dan ada 3,4 juta ha irigasi tersier menjadi tanggung jawab kewenangan kabupaten atau kota. Yaitu irigasi teknis, irigasi desa dan juga pasang surut. Yang memrihatinkan adalah kondisi baik hanya 48%, rusak ringan 16%, rusak sedang 26%, dan rusak berat 10%.

“Ini kondisi yang memprihatinkan, untuk menunjang peningkatan produksi pangan mengharapkan upaya pemerintah menangani kondisi irigasi yang memprihatinkan ini,” tegasnya.(as)/foto:rizka/parle/iwan.