Di tengah meletusnya Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara mencuat isu tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo. Banyak pihak menyanyangkan hal ini, sehingga dianggap Pemerintah Daerahnya tidak siap tanggap bencana.

“Persoalan tidak adanya BPBD itu sebenarnya melanggar terhadap Undang-undang Penanggulangan Bencana, maka harus diberikan sanksi bagi daerah yang tidak memiliki BPBD. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri harus memberi teguran kepada daerah yang belum punya BPBD,” kata Anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat ditemui di Gedung Nusantara II, Selasa (28/01).

Politisi Golkar ini menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang bisa mengorganisir bencana hanya BPBD, sehingga Pemerintah Daerah juga perlu menganggap penting adanya BPBD.

“Satu-satunya lembaga yang bisa mengorganisir bencana alam hanya BPBD untuk daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk nasional. Dengan artian, dengan adanya BPBD, daerah tersebut serius dalam menghadapi persoalan bencana itu,” tegas Ace.

Buntut dari tidak adanya BPBD, Pemda harus turun langsung menangani bencana alam. Namun, tidak semua Pemda dapat siap menangani bencana.

“Tentu saja jika satu daerah tidak memiliki BPBD, maka yang harus turun adalah Kepala Daerahnya langsung. Tetapi kemampuan kepala daerah sendiri dalam mengkondisikan dan melakukan siap siaga juga terbatas, sehingga mau tidak mau harus ada BPBD untuk menangani bencana,” kataPolitisi asal Dapil Banten ini. (sf) foto:ry/parle