Anggota Komisi VIII Amran menilai, koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, masih langka. Akibatnya, bantuan kepada korban bencana menjadi terhambat.

“Kalau kita lihat kinerja BNPB dalam hal tanggap darurat, kita lihat itu ada satu hal yang menjadi barang langka di kita, bahkan menjadi mahal, yaitu koordinasi antar instansi yang ada di daerah dalam tanggap bencana. Kita lihat ini agak lamban. Mungkin leader koordinasi ini tidak tanggap dalam melakukan koordinasi darurat,” kata Amran di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, Senin (27/01).

Politisi PAN ini juga menilai, hal ini akan menambah persoalan jika ada Provinsi yang tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga Pemerintah Daerahnya mesti turun langsung.

“Jika ada bencana di daerah, berarti itu menjadi wilayah kerja BPBD. Yang menjadi persoalan, ada beberapa daerah di Indonesia yang belum memiliki BPBD. Siapa yang melakukan  koordinasi jika tak ada BPBD? Tentunya Pemerintah Daerah,” tambah Amran.

Ia memberi contoh Pemda yang dapat melakukan koordinasi tanggap bencana. Sehingga, tak perlu menunggu instansi yang memiliki tupoksi menangani bencana.

“Sebagian daerah saya rasa sudah ada yang melaksanakan koordinasi darurat. Contohnya di Palopo, Sulawesi Selatan, jika ada bencana, maka Walikotanya langsung turun, sehingga kemudian seluruh instansi yang berkepentingan terjun langsung ke lokasi bencana. Saya rasa ini perlu menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain. Jadi, jangan menunggu instansi yang memiliki tugas berkaitan dengan bencana,” harap Amran.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan menambahkan, hal yang menjadi kendala dalam menangani bencana adalah masalah anggaran, karena pada saat penanganan bencana masih ada kebingungan mau mengambil dana darimana.

“Sehingga, mungkin koordinasi menjadi terhambat karena bingung ini anggaran siapa yang akan dipakai. Seharusnya Pemda itu harus memiliki inisiatif. Untuk keluar dari persoalan ini, Pemda harus menyiapkan dana siap pakai atau dana cadangan untuk penanganan bencana,” harap Amran. (sf), foto : hr/parle/naefurodjie*