Salah satu yang mengakibatkan bantuan bencana datang terlambat atau simpang siurnya informasi bencana alam adalah kesamaan visi yang belum seragam antara daerah dan pusat. Penanganan bencana pun tidak harus sentralistik.

Demikian dikemukakan TB Ace Hasan Syadzily Anggota Komisi VIII DPR saat rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (21/1). Batasan bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atau BNPB dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) harus kembali dipertegas. “Kesamaan visi perlu dilakukan agar penanganan bencana tidak sentralistik,” tandas politisi Partai Golkar ini.

BNPB, memang, bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas berbagai bencana di Tanah Air. Masih ada Depsos, Pemda, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Idealnya, semua bersinergi merehabilitasi korban bencana, baik saat bencana terjadi maupun pascabencana. Selama ini, lanjut Ace, kita lebih sering bicara bencana saat bencana itu sudah terjadi. Mengapa di saat normal kita tidak banyak bicara sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi.

Hal ini sekaligus menjadi koreksi bagi semua pihak yang bertanggung jawab menangani bencana. Pada bagian lain, Ace juga menyorot soal anggaran rekayasa cuaca yang dialokasikan sebesar Rp 20 miliar. Rekayasa cuaca ditujukan untuk meminimalisir bencana banjir, terutama yang terjadi di Ibu Kota.

Menurut Ace, bila pemerintah tak berhasil merekayasa cuaca, sebaiknya anggaran tersebut dialihkan saja untuk korban bencana. Sampai saat ini, memang, belum terlihat betul rekayasa cuaca tersebut. (mh), foto : rizka/parle/hr.