Anggota Komisi III DPR RI Andi Anzhar Cakra Wijaya menyatakan kecewa dengan langkah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa Wakil Presiden Budiono terkait kasus Bank Century di Kantor Wapres. Ia menyebut kebijakan itu tidak sesuai dengan  prinsip equality before the law.

"Terus terang kami kecewa dengan KPK, equality before the law tidak kelihatan dalam kasus ini. Semangat KPK yang seharus menempatkan hukum sama dimata semua orang kok tidak berlaku," ungkapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/13).

Politisi Fraksi PAN ini menekankan kasus pemeriksaan diluar gedung KPK seperti yang sudah terjadi sebelumnya, diantaranya mantan menkeu Sri Mulyani yang diperiksa di Amerika tidak bisa dijadikan rujukan. "Pokoknya siapapun yang dipanggil aparat penegak hukum harus datang ke KPK, itu baru namanya setara," tandasnya.

Bicara pada kesempatan berbeda Ketua Komisi III Pieter C. Zulkifli menyatakan publik seharusnya dapat melihat kasus ini dari kaca mata hukum. Dalam KUHAP tidak ada aturan yang mempermasalahkan dimana seseorang akan memberikan keterangan.

"KUHP tidak mempermasalahkan dimana orang diperiksa. Saya harap semua pihak belajar persoalan secara utuh jangan mendramatisasi," papar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Baginya aturan protokoler seorang wakil presiden jelas akan merepotkan apabila datang langsung ke gedung KPK.

Pada bagian lain ia mendorong KPK segera menuntaskan kasus Century. Komisi anti rasuah diminta tetap menjaga profesionalitas tidak terpengaruh dengan riak-riak politik yang berpotensi mengganggu fakta-fakta kasus Century yang sudah berhasil dihimpun. (iky), foto : wahyu/parle/hr.