Komisi IX DPR RI Minta Anggaran Kesehatan Ditambah

01-10-2013 / KOMISI IX

Terkait Anggaran Kesehatan 5% dari APBN  sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya anggaran kesehatan 5%  pada Kemenkes tersebut,  termasuk didalamnya anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

“Kalau dicabut anggaran untuk PBI, maka anggaran untuk Kemenkes di 2014 hanya 1,3%. Dengan  anggaran 1,3% itu mau buat apa terkait dengan BPJS Kesehatan,” kata Okky kepada Wakil Menteri Kesehatan saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Nafsiah MboiWakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali H. Situmorang  di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/9)

Okky mengingatkansalah satu staf dari Kemenkeu  saat rapat dengan Komisi IX terdahulu, menyatakan bahwa anggaran kesehatan 5% itu merupakan kecelakaan UU, karena tidak seharusnya anggaran kesehatan itu di Undang-Undangkan sebanyak 5%.

Menurut hematnya, selama UU itu tidak melanggar UUD 1945 maka itu sah-sah saja jika   suatu kementerian seperti  Kementerian Kesehatan itu mempunyai anggaran 5%.

Dijelaskan Okky, anggaran Kemenkes tahun  2012 sebesar Rp 23 Triliunditambah anggaran Tupoksi sehingga menjadi  Rp 33 Triliun. Tahun 2013 sebesar  Rp 36 Triliun, dan 2014  sebesar Rp 24 Triliun. Sehingga jika dikurangi  untuk anggaran PBI kalau dipresentasikan  tinggal  Rp 1,7 Triliun.

Artinya ini jauh sekali dari UU, padahal menurutnya, ketika UU itu dibuat antara DPR dan Pemerintah, artinya ada bentuk komitmen  bersama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Pak  Wamen, tidak mengherankan jika Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu merosot terus dibandingkan dengan negara lain tetangga kita. Karena anggaran kesehatannya saja tidak sampai 2%,” imbuh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Okky minta Kemenkeu untuk  melakukan keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan.

“Saya  berharap, di forum yang terhormat ini, Pak Wamen  bisa memberikan dorongan atau masukan kepada Menteri Keuangan agar keberpihakan kepada rakyat terkait dengan anggaran kesehatan ini paling tidak mendekati 5 %,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Okky juga menyoroti Kemenkes terkait anggaran ini. Okky bertanya kepada Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi yang hadir dalam rapat tersebutApakah Menteri Keuangan  itu tidak menyepakati atau menerima 5% dari APBN, karena  Kemenkes sendiri belum pernah memberikan kepada Kemenkeu mengenai roadmap mengenai anggaran sehingga bisa sampai 5% untuk APBN.

“Jika  Kemenkes bisa memberikan itu, siapa tahu dengan melakukan penguatan-penguatan itu bisa dilaksanakan,” kata Okky. (sc) foto:ry/parle

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...