Kedaulatan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rakyat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah diminta berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

“Sarana produksi mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat, saat memimpin RDP dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan PT.Pupuk Indonesia. Selasa (24/9), di Gedung Nusantara, DPR RI.

Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian berdasarkan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 Rp.21,04 Triliun, yang terdiri dari Subsidi Pupuk sebesar Rp.18,04 Triliun dan kekurangan bayar tahun 2012 sebesar Rp.3 Triliun.

Herman Kheron mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, antara lain kualitas pupuk, harga diatas HET, hingga kelangkaan pupuk. “Komisi IV memandang masih banyak permasalahan-permasalahan dalam penyaluran dalam penyaluran pupuk bersubsidi,” katanya.

DPR RI bersama Pemerintah telah memfasilitasi penyediaan subsidi pupuk untuk pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya. Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan.

“Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan kondisi kemampuan permodalan petani sangat terbatas dalam membiayai kebutuhan usaha taninya,” ungkap Herman Khaeron.

Namun demikian, dia menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan seperti kualitas pupuk, Harga diatas Harha Eceran Tertinggi (HET), hingga kelangkaan pupuk. “Dalam rangka memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV telah membentuk panja pupuk dari tahun 2011,” papar Herman Khaeron.(as)/foto:wahyu/parle/iw.