Sudding Pilih Walk Out

19-09-2013 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding mengaku  kecewa atas pernyataan anggota Komisi Yudisial Imam Anshori yang menyebut pernah menerima permintaan dari oknum anggota DPR untuk meloloskan salah seorang calon hakim agung. Upaya itu dihargai Rp.1,4miliar, 7 anggota KY masing-masing akan mendapat Rp.200juta.

Pernyataan yang telah dikutip sejumlah media cetak dan elektronik ini memang terjadi tahun 2012 lalu, tetapi menurutnya siapa yang dapat menjamin suap menyuap ini tidak terjadi pada proses uji kepatutan dan kelayakan yang saat ini sedang berlangsung.

"Saya mengusulkan sebelum kita melanjutkan fit and proper test  ini sebaiknya kita melakukan klarifikasi dulu dengan Pak Imam Anshori tentang dana 1,4miliar itu. Ini kan menyangkut masalah kita jangan sampai ada hakim yang diloloskan KY ada kaitannya dengan itu," katanya saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/13).

Pimpinan sidang Tjatur Sapto Edi mengatakan dapat memahami kegelisahan yang disampaikan. Ia menjelaskan pimpinan Komisi III juga sudah melakukan rapat menyikapi pemberitaan yang mengutip pernyataan Imam Anshori tersebut.

"Kita sudah sepakat akan segera mengundang Pak Imam untuk menjelaskan pernyaannya tersebut," papar Tjatur yang juga Wakil Ketua Komisi III.

Sudding terlihat tidak puas dengan respon yang disampaikan pimpinan sidang. "Saya tidak semangat lagi melakukan fit and proper test ini. Jangan sampai ada stigma di masyarakat satu yg berbuat kita semua yg terkena. Ini adalah masalah harga diri saya, prioritas saya terhadap hal seperti ini. Silahkan lanjutkan rapat saya akan tinggalkan ruangan ini sampai ada klarifikasi dari Pak Anshori," tandasnya.

Politisi Fraksi Partai Hanura ini segera bangkit dari kursinya dan melangkah meninggalkan ruang sidang. (iky)foto:wahyu/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...