Komisi V DPR meminta jajaran Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Inspektorat Jenderal PU untuk meningkatkan pengawasan internal terkait perjalanan dinas yang bermasalah di Kementerian Pekerjaan Umum.

Hal itu mengemuka saat Komisi IV DPR RDP dengan jajaran Sekjen Kementerian PU dan Irjen Kementerian PU, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara, Selasa, (10/9).  "Irjen ini masih kurang pengawasan internalnya karena itu minta penjelasan perjalanan dinas dan pengawasan, tugas Irjen ini memberikan masukan kepada DPR apa saja kelemahannya, dan kita harapkan dapat meminimalisir penyelewengan," ujarnya.

Terkait anggaran,lanjutnya, saat ini pelaporan anggaran juga banyak berkutat pada penyerapan semata. Bahkan dirinya menyayangkan Setjen Kementerian PU belum berbasis kepada Informasi dan teknologi. "Apakah tidak ada produktivitas yang berbasis teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas anggaran yang ada, kenapa tidak ada anggaran berbasis informasi teknologi ini," katanya.

Sementara Abdul Hakim dari Fraksi PKS menyoroti program Kementerian PU di sektor Sumber Daya Alam (SDA) dimana masih minim sekali kinerja di sektor itu.  "Untuk irigasi dan sekunder masih parah kalau masih dianggarkan 35 triliun ini apakah masih memadai," tambahnya. 

Dia menambahkan, Irjen Kementerian PU harus meningkatkan hasil audit fungsional dari berbagai program yang ada di Kementerian apakah berjalan atau tidak.(si)/foto:wahyu/parle/iw.