Komisi X DPR RI menilai kinerja Kemendikbud masih belum optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Komisi X mendesak jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan DIPA Satker yang belum selesai agar program/kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan optimal, tepat sasaran dan tepat waktu.

“Komisi X melihat kinerja Kemendikbud masih belum optimal. Realisasi penyerapan anggaran Kemendikbud tahun 2013 sebesar 20,3% dari pagu APBN 2013 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis,” ujar Wakil Ketua Utut Adianto ketika memimpin raker antara Komisi X dengan Mendikbud M. Nuh di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa sore (18/6).

Terkait dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, tambah Utut, Komisi X meminta pengawasan terhadap penyaluran bantuan itu. Pengawasan perlu diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

“Anggaran bantuan ini kan cukup besar. Saya mengusulkan ada anggaran untuk pengawasan pelaksanaan BSM. Anggaran bisa diambil dari dana safe guarding yang mencapai Rp 60 milliar itu,” timpal Anggota Komisi X Ferdiansyah.

Masih terkait dengan pengawasan BSM, Komisi X mendesak Mendikbud untuk segera menyampaikan dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BSM. Komisi X khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan ketika program ini berlangsung nantinya.

Selain membahas kinerja dan BSM, raker juga membahas pemanfaatan sisa anggaran Kurikulum 2013 sebesar Rp 323 miliar. Rencananya, sisa anggaran akan dialokasikan untuk Direktorat Pembinaan di Tingkat SD-SMA/SMK. Dan terkait dengan rehabilitasi ruang kelas, Komisi X dan Mendikbud sepakat untuk memprioritaskan bagi daerah yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, daerah terdepan, daerah terluar dan daerah tertinggal. (sf)/foto:odjie/parle/iw.