DPR Terima Usulan Perubahan Anggaran Kemeneg BUMN

30-05-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR menerima usulan perubahan anggaran Kementerian BUMN pada RABPN TA 2013 dari pagu awal sebesar Rp 143,6 miliar dengan pemotongan sebesar Rp 9,126 miliar sehingga menjadi Rp 134,473 miliar.

Demikian salah satu Kesimpulan Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman, di Gedung Nusantara I, Kamis Malam (30/5).

Menurutnya, usulan ini akan segera dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) bidang BUMN Komisi VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilaporkan kembali dalam rapat Komisi VI yang kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Benny menambahkan, pemotongan RABPN Kemeneg BUMN dalam rangka sharing beban. Jadi proyeksi APBN 2013 yang sedang berjalan ini akibat lonjakan harga minyak sehingga semua kementerian diminta untuk menanggung beban. "Ini sama saja pengetatan pinggang di semua Kementerian atau lembaga," ujarnya.

Benny mengharapkan, Pemotongan anggaran tidak dapat mengganggu kinerja dari kementerian yang ada. "Kita mengapresiasi Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja  dan mengencangkan ikat pinggang meskipun ada perubahan anggaran tersebut," tambahnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.
 

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...