Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Balaikota Semarang, Jumat (22/8/2025). Foto: Eno/vel

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menilai pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran negara sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Hal itu disampaikan Aher dalam kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Balaikota Semarang, Jumat (22/8/2025).

Menurut Aher, Indonesia saat ini telah memasuki era digital, di mana berbagai pekerjaan manual dapat dipangkas dengan sistem berbasis teknologi. “Kalau patroli dilakukan manusia, tidak mungkin bisa 24 jam. Tapi kalau pakai sistem digital dengan artificial intelligence, bisa berjalan terus. Ini akan memangkas biaya dan meningkatkan efektivitas,” ujarnya. Ia menambahkan, digitalisasi juga berperan penting dalam mengurangi kebocoran anggaran. “Efisiensi ini bukan sekadar hemat, tetapi juga untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat,” tegasnya.

Selain efisiensi anggaran, Aher menyoroti perlunya optimalisasi pajak daerah, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan di Kota Semarang yang dinilainya masih belum tergarap maksimal. “Potensi pajak hotel dan restoran cukup tinggi, tapi realisasi penerimaannya belum maksimal. Saya yakin masih ada kebocoran. Maka perlu digitalisasi agar pemungutan pajak lebih transparan dan akurat,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa kreativitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan harus dilakukan tanpa membebani masyarakat. “Jangan sampai solusi gampangnya menaikkan pajak daerah berlebihan hingga memberatkan warga. Lebih baik kita maksimalkan sistem yang ada, tutup kebocoran, dan gunakan teknologi digital,” tambah Aher.

Menurutnya, penerimaan pajak yang optimal akan memperkuat kemandirian daerah dan memastikan pembangunan berjalan lebih efisien serta tepat sasaran. “Dengan digitalisasi, daerah bisa meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi,” pungkasnya. (eno/aha)