Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Dukungan politik lintas fraksi dinilai penting untuk memastikan APBN benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

“Pemerintah mengapresiasi atas dukungan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat seluruh Fraksi-Fraksi DPR terkait pentingnya agar belanja negara semakin berkualitas sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” puji Menkeu di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu mengungkapkan Pemerintah secara konsisten mendorong peningkatan kualitas belanja negara agar belanja negara semakin fokus, efisien, produktif dan sinergis, sehingga memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

Menkeu menambahkan, konsistensi peningkatan kualitas belanja negara akan terus ditempuh melalui langkah efisiensi, rekonstruksi belanja yang lebih produktif, dan pemangkasan belanja operasional yang tidak efektif. “Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghadirkan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik,” tegasnya.

Dalam RAPBN 2026, belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp1.376,9 triliun untuk berbagai program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, irigasi, perumahan, lumbung pangan, revitalisasi sekolah, pembangunan kampung nelayan, subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp650 triliun untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat hingga tingkat lokal, khususnya melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi desa, dan program strategis lainnya,” tandas Menkeu.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Paripurna DPR RI kali ini salah satu agendanya membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. (pun/aha)