Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Munchen/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Belum lama ini, ramai diberitakan adanya sejumlah pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Merespons hal tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran BSU. Ia mengingatkan agar program bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.

"Mengenai data, saya tetap menekankan bahwa verifikasi data itu paling penting. Jangan sampai program-program tersebut salah sasaran, di mana orang yang berhak tidak mendapatkan, sementara orang yang tidak berhak justru menerima,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Puan menilai, akurasi data harus menjadi pegangan utama pemerintah. Ia meminta proses verifikasi dilakukan ketat, sehingga penerima BSU sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

“Data yang akurat adalah pegangan utama,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

BSU merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja atau buruh penerima upah yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dengan besaran gaji di bawah batas tertentu. Program ini bertujuan menjaga daya beli pekerja yang terdampak kondisi ekonomi.

Mengacu Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, pegawai BUMN dapat menjadi penerima BSU selama memenuhi syarat, seperti memiliki gaji di bawah ambang batas yang ditetapkan dan bukan PNS maupun anggota TNI/Polri. Meski demikian, temuan pegawai BUMN sebagai penerima bantuan kerap menuai sorotan publik, terutama bila penerimanya dinilai memiliki penghasilan atau fasilitas memadai.

Di akhir, Puan menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran. "Yang terpenting adalah memastikan penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar terdaftar dalam sistem,” ujarnya. (hal/rdn)