Hindun Anisah Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi di Jepara

04-08-2025 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta –Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, menolak Rencana pembangunan peternakan babi senilai Rp1,5 triliun di Kabupaten Jepara. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut sangat tidak layak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta nilai sosial masyarakat sekitar.

 

“Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Selain mengancam lingkungan dan kesehatan, rencana ini juga tidak sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim,” ujar Politisi Fraksi PKB ini dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

 

Menurut Hindun, pendirian peternakan babi harus didukung oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Namun, rencana di Jepara dinilai belum memenuhi standar tersebut. Ia menyoroti potensi pencemaran udara, air, dan tanah dari limbah peternakan, termasuk bau menyengat dari feses babi yang dapat mengganggu kenyamanan hidup warga.

 

“Limbah cair dan padat dari peternakan babi berisiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini adalah ancaman nyata bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

 

Lebih jauh, Hindun mengingatkan pentingnya mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi penguat penolakan.

 

“Fatwa ini mencerminkan aspirasi umat Muslim Jepara. Pemerintah harus peka terhadap suara rakyat dan tidak memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal,” katanya.

 

Fraksi PKB, lanjut Hindun, akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar rencana tersebut dibatalkan. Ia meminta pemerintah membuka ruang dialog dan tidak mengabaikan potensi keresahan sosial yang dapat muncul.

 

“Demi menjaga ketentraman dan kelestarian lingkungan, kami mendesak pemerintah untuk mencabut rencana pendirian peternakan babi di Jepara,” pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...
Komisi IV Dorong Penguatan Tata Kelola Produksi dan Distribusi Pupuk Bersubsidi
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam...