Komisi II Komitmen Keberlanjutan Agenda Pembangunan IKN

23-07-2025 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa DPR RI tetap berkomitmen melanjutkan agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan tahapan dan penganggaran yang telah disepakati. Hal ini disampaikan Rifqi merespons wacana penghentian pembangunan IKN dan usulan penurunan status IKN menjadi hanya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

 

“Kalau kami di Komisi II DPR, posisinya adalah melanjutkan agenda yang sudah berjalan, terutama anggaran yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan berikutnya di Badan Anggaran. Kami akan terus melakukan pengawasan,” tegas Rifqi dalam rekaman video yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

 

Ia melaporkan bahwa pagu indikatif yang telah disetujui untuk Otorita IKN dalam RAPBN 2026 mencapai Rp5,1 triliun. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Selain itu, Otorita IKN juga mengajukan tambahan sebesar Rp16 triliun, sehingga total anggaran yang dibahas untuk IKN pada tahun 2026 mencapai Rp21 triliun.

 

“Kalau ini nanti disetujui menjadi APBN 2026, maka proses percepatan pembangunan infrastrukturnya akan jauh lebih baik dibanding skenario sebelumnya,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Lebih lanjut, Rifqi menilai bahwa pengalokasian anggaran tersebut mencerminkan komitmen politik (political will) pemerintah dalam membangun IKN. Ia pun berharap komitmen itu dapat segera ditindaklanjuti dengan keputusan resmi dari Presiden terkait kepastian status IKN sebagai ibu kota negara.

 

“Saya berharap momentum Nota Keuangan dan pidato kenegaraan Presiden di depan DPR dan DPD pada 15 dan 16 Agustus 2025 dapat membawa kepastian soal status IKN,” ujarnya.

 

Rifqi juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 hingga 3 September 2025 mendatang, seluruh kementerian dan lembaga di bawah mitra kerja Komisi II DPR RI, sebanyak 12 institusi, akan melakukan konsinyering RAPBN 2026 secara langsung di kawasan IKN.

 

“Saya ingin memperkenalkan IKN kepada kementerian dan lembaga tersebut agar mereka bisa merasakan langsung aura dan ruh IKN sebagai calon ibu kota negara kita,” tutupnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...