Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk menetapkan wilayah kerja dengan perlakuan khusus, terutama di daerah-daerah strategis yang memiliki kepentingan nasional tinggi. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menyampaikan berdasarkan kunjungan kerja ke Bali beberapa waktu lalu, Komisi XIII telah sepakat untuk meminta kepada Menteri Imipas agar Bali diberikan status sebagai wilayah kerja dengan skala prioritas. Ia menjelaskan bahwa Bali memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari daerah imigrasi lainnya, dan memberikan analogi dengan daerah seperti Yogyakarta, Papua, dan Aceh yang juga mendapat perlakuan khusus karena kekhususannya masing-masing.

“Kemarin kami Kunker ke Bali dipimpin oleh Ibu Dewi Asmara, Pak Silmy. Dalam rapat kerja kita kemarin, Komisi XIII sepakat untuk meminta kepada Menteri Imipas agar memberikan Bali sebagai wilayah kerja skala prioritas, beda dengan imigrasi-imigrasi di daerah lainnya. Saya memberikan analogi kenapa Jogja mendapatkan kekhususan Papua dan Aceh gitu, karena memang mereka memiliki kekhususan,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Basarah juga menekankan perlunya penugasan jangka panjang bagi pejabat imigrasi di Bali agar mereka memiliki pemahaman mendalam atas situasi keimigrasian di wilayah tersebut. 

“Janganlah pejabat-pejabat di Bali itu, Kanwil, Kanim, dan lain-lain itu diganti dalam waktu yang cepat. Perlu durasi waktu yang lama agar mereka dapat menguasai tugas dan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 tercatat terdapat 13.902.420 wisatawan mancanegara ke Indonesia. Sebanyak 6.308.541 wisatawan masuk ke Indonesia melalui Bandara Udara Ngurah Rai dan menjadikannya menjadi pintu masuk yang paling banyak dilalui. Di posisi kedua terdapat Bandara Soekarno-Hatta yang mencatatkan kedatangan 2.524.253 wisatawan mancanegara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyatakan dukungannya agar Kementerian Imipas bisa menindaklanjuti dan mendalami usulan Basarah itu. Usulan tersebut dinilainya bisa menjadi catatan awal dalam pembahasan pagu definitif Kementerian Imipas Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa perlakuan khusus terhadap daerah tertentu bukanlah hal baru dalam penyusunan anggaran negara. Ia menyebut, seperti halnya wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang mendapatkan tambahan anggaran, Komisi XIII juga berharap daerah strategis lainnya turut dipertimbangkan. 

“Tolonglah nanti dalam pagu definitif bahwa daerah-daerah tertentu bisa itu Bali, Sumatera Utara, Papua, Aceh, dan yang lain dengan kategori misalnya di sana itu adalah window and face of tourism, potensial extraordinary crime terjadinya narkotika maupun trafficking dan ketiga, potensial juga bisa membahayakan kalau ada konflik,” tuturnya

Komisi XIII menilai perlakuan khusus ini sejalan dengan kebutuhan perlindungan negara serta penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah-wilayah yang bersifat strategis. (uc/rdn)