Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid saat Kunjungan Spesifik ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso”, Surakarta, Jawa Tengah, (16/7/2025). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Surakarta — Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan gratis dan inklusif yang menyasar masyarakat miskin ekstrem, dalam hal ini perlu pemenuhan sarana dan prasarana.

"Kami melihat langsung bahwa siswa-siswa yang terdaftar memang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka tampak sangat senang dengan fasilitas belajar, tempat tidur, makan, serta adanya pendidikan karakter yang melibatkan kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid usai Kunjungan Spesifik ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso”, Surakarta, Jawa Tengah, (16/7/2025).

Meski demikian, ia mencatat beberapa kekurangan yang harus segera disempurnakan, seperti belum tersedianya ruang cuci untuk menunjang kemandirian siswa serta belum lengkapnya laboratorium komputer dan fasilitas teknologi informasi seperti laptop.

"Anak-anak ini harus belajar hidup mandiri, termasuk mencuci pakaiannya sendiri. Tapi fasilitasnya belum tersedia. Tadi saya minta Pak Dirjen Rehsos untuk segera menyiapkannya. Termasuk laboratorium komputer yang belum ada perangkatnya," ungkapnya.

Selain sarana fisik, Abdul Wachid juga menyoroti kekhawatiran publik soal keberlanjutan program dan seleksi penerima manfaat.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk warga miskin ekstrem dan bukan menggantikan bantuan sosial lainnya.

"Banyak yang khawatir kalau anaknya masuk Sekolah Rakyat, bantuan untuk orang tua akan dicabut. Padahal tidak seperti itu. Maka dari itu, penting sekali sosialisasi dilakukan secara masif dan benar, agar masyarakat tidak salah paham," tegas politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.

Legislator dapil Jateng II, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan target satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota mulai 2026. Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan sekolah permanen yang lebih layak dan lengkap, termasuk fasilitas olahraga seperti futsal dan voli yang belum tersedia di lokasi Solo saat ini.

Dengan menekankan pentingnya seleksi ketat dan pengawasan langsung oleh Kementerian Sosial, pendampingan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemerintah daerah agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Sekolah Rakyat ini bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang benar-benar miskin dan membutuhkan. Jangan sampai yang seharusnya tidak berhak justru mendapat tempat. Ini harus selektif dan diawasi sampai tingkat bawah,” tutupnya. (upi/aha).