Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025). Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta agar proyek pembangunan Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) Tuban, Jawa Timur, memberi perhatian serius terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat pemilik lahan produktif yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya skema “ganti untung”, bukan sekadar ganti rugi, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan hingga operasional proyek kilang.

“Dari total 840 hektare lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini, sekitar 30 persen di antaranya adalah milik masyarakat, dan itu benar-benar lahan produktif. Maka dari itu, Pertamina harus memastikan adanya pendampingan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Ratna dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/7/2025).

Ratna menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti proses pengadaan lahan dan mendorong kerja sama antara PT Pertamina dan Universitas Airlangga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membelanjakan uang ganti untung pada konsumsi jangka pendek, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif dan berkelanjutan.

“Kami mendorong agar masyarakat terdampak diberi pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, khususnya mereka yang berada di ring satu proyek. Ini penting agar mereka juga bisa menjadi bagian dari proses pembangunan,” jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.

Ratna menyoroti pula bahwa pada masa puncak pembangunan, proyek GRR&P Tuban diproyeksikan membutuhkan sekitar 50 ribu tenaga kerja. Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memberdayakan tenaga kerja lokal, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, tentu akan muncul kebutuhan turunan seperti permukiman, konsumsi, dan transportasi. Ini semua bisa menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Tuban,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini. (rdn)