Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pentingnya memastikan program strategis nasional Koperasi Merah Putih benar-benar berjalan secara substantif dan tidak berhenti hanya pada seremoni pembentukan saja. Demikian hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Kita harapkan betul-betul sokoguru perekonomian bangsa ini berjalan. Jangan sampai hanya menjadi notulensi atau acara seremonial saja, Pak Menteri,” tegas Nasim.

Ia mengingatkan bahwa koperasi memiliki sejarah panjang sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sejak masa sebelum Mohammad Hatta. Namun saat ini, jumlah koperasi di Indonesia terus menyusut akibat evaluasi dan penertiban koperasi tidak aktif atau fiktif.

“Dulu kita hampir 200 ribu lebih koperasi, sekarang tinggal sekitar 131 ribu. Meski begitu, dengan program strategis nasional Presiden, sudah hampir 80 ribu koperasi merah putih desa terbentuk. Kita berharap ini betul-betul bisa menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasim Khan mempertanyakan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Koperasi dan UKM pada 2025 yang menurutnya harus mendukung lebih dari sekadar pembentukan koperasi desa. “Kementerian Koperasi punya ABT. Kira-kira ini realisasinya berjalan nggak, Pak? Untuk program strategis nasional selain hanya menciptakan koperasi desa merah putih,” tanya Nasim.

Ia menekankan agar ABT dapat digunakan untuk sinkronisasi program nasional seperti pemberdayaan UMKM, digitalisasi koperasi, pembiayaan inklusif, peningkatan kapasitas, serta penguatan akses pembiayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Di dapil saya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dulu program seperti BPUM, revitalisasi desa, sangat bermanfaat. Sekarang masyarakat hanya dibayangin koperasi desa, ujungnya ibu-ibu pikirannya hanya untuk pinjam, bukan untuk pengembangan ekonomi,” katanya.

Naik Kelas

Nasim juga meminta Komisi VI DPR bersama-sama mendukung agar program strategis nasional di sektor koperasi ini bisa “naik kelas”, sehingga mendapat prioritas yang lebih tinggi dalam kebijakan dan anggaran nasional.

“Program strategis nasional Pak Menteri ini masih kelasnya kelas tiga. Bagaimana mau menyelesaikan kalau tidak dinaikkan kelasnya? Ini perlu dukungan. Kami di Komisi VI siap masukkan dalam simpulan untuk disampaikan ke Presiden,” ujar politisi asal Jawa Timur ini.

Menutup pernyataan, dirinya mengingatkan pentingnya pengawasan bersama agar program-program strategis termasuk pelatihan, pengembangan usaha, hingga bantuan dapat benar-benar sampai ke masyarakat. “Kita ini berjalan di jalan yang lurus, keliru sedikit kita kecebur. Kita harus hati-hati. Fungsi kita mengawasi, Pak. Jadi jalankan saja, kita akan kawal bersama,” pungkas Nasim. (um/aha)