Bob Hasan: Buku Pancawarsa Diharapkan Jadi Inspirasi Tiap AKD Susun RUU

Foto bersama usai peluncuran buku Pancawarsadi Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7/2025). Hadir dalam acara tersebut Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Natakusumah, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, serta jajaran pejabat. Foto: Arief/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi launching buku Pancawarsa “Memperkuat Titian Dunia Akademik dan Politik” di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2025). Peluncuran buku ini dihadiri oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Natakusumah, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, dan jajaran pejabat Badan Keahlian Setjen DPR RI.
Dalam sambutannya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan buku Pancawarsa diharapkan akan menjadi tolok ukur dalam pembuatan suatu undang-undang, dan menjadi inspirasi kepada setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk menyusun suatu RUU
“Peluncuran buku ini buka sebagai pelengkap saja, namun bukti BK Setjen DPR RI mampu memberikan inspirasi terhadap pembentuan suatu UU”, imbuhnya.
Bob Hasan menyampaikan pentingnya peluncuran buku Pancawarsa tersebut sebagai bagian dari transformasi pembentukan UU DPR RI yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi Badan Keahlian.
Ia menambahkan bahwa peluncuran Buku Pancawarsa ini akan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi dan transparansi antara BKD dan AKD. Ia menyampaikan bahwa inti dari peluncuran buku yang dilakukan BKD DPR RI adalah untuk mempermudah akses dan meningkatkan minat baca masyarakat terhadap suatu UU.
“Hal ini juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat, karena buku ini bukan hanya sekedar pelengkap namun untuk memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai pembentukan suatu UU,” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya selain informasi penting, baik yang berkaitan dengan proses pembentukan UU maupun keputusan-keputusan politik DPR. Dengan demikian publik dapat lebih memahami dan mempelajari proses legislasi secara menyeluruh. (tn/rdn)