Target Kontribusi Sektor Kehutanan Rp136 Triliun di 2026 Tidak Mudah, Perlu Langkah Konkret-Kolaboratif

09-07-2025 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman, mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan. Ia menilai, pengelolaan sektor kehutanan bukanlah perkara mudah, terutama di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks.

 

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025)

 

“Yang kami hormati Menteri Kehutanan beserta jajaran, kami mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan. Namun, kami juga memahami bahwa pengelolaan sektor kehutanan menghadapi tantangan besar yang tidak ringan,” ujar Arif Rahman dalam rapat tersebut.

 

Lebih lanjut, Arif menyoroti target yang ditetapkan pemerintah, yakni kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar kurang lebih Rp136 triliun pada tahun 2026. Menurutnya, pencapaian target ini memerlukan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan hutan.

 

“Ini tentu bukan target yang ringan, tetapi harus kita sikapi dengan langkah strategis dan penguatan tata kelola sektor kehutanan, termasuk memperbaiki rantai pasok industri hasil hutan dan meningkatkan nilai tambah produk kehutanan,” imbuh politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Arif juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan hutan. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi prinsip utama, agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga oleh generasi mendatang.

 

Di akhir pernyataannya, ia berharap masukan dari Komisi IV DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan dalam perumusan kebijakan kehutanan nasional. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...