Perlu Dipertimbangkan, Desentralisasi Pencetakan Materi UN

25-04-2013 / KOMISI X


Tim Kunker Komisi X DPR meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional  tingkat SMA yang mundur pelaksanaannya  dan UN Tingkat SMP di Sulawesi Selatan Selasa (24/4). Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri masih menjumpai berbagai kendala teknis, di SMA Frater Makassar terpaksa harus menambah sendiri persediaan lembar jawaban, sehingga terjadi perbedaan standar pada material kertasnya.

Kemudian di SMP Nasional Makassar, Tim Komisi X sempat berdialog dengan siswa yang telah selesai melakukan ujian. Salah satu siswi bernama Syohra mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya merasa mengalami tekanan psikologis dikarenakan beberapa hal-hal teknis. "Kertas tipis dan cetakan lingkaran jawaban ikut hilang ketika kita menghapus. Bahkan kertas sangat tipis sehingga gampang robek, sehingga kami ragu dan jadi takut," ungkapnya.

Menanggapi hal ini anggota Komisi X Ferdiansyah berharap pemerintah dan DPR
mempertimbangkan kembali hasil UN kali ini sebagai dasar pertimbangan untuk ke jenjang berikutnya. "Semua harus dikaji ulang. Tidak hanya siswa,
orangtuanya juga menunggu dengan kerugian materi dan non materi," tuturnya.

Kepada Tim Komisi X DPR, Ketua Yayasan Perguruan Nasional Syarifudin Saleh meminta agar percetakan soal dan lembar jawaban UN mendatang diadakan per provinsi saja " Anak-anak kami sudah siap ujian, sudah seharusnya semua bahan juga sudah siap. Dan seperti sebelumnya dilakukan per provinsinya saja" kata Syarifudin.

Atas masukan ini, Ketua Tim Kunker Syamsul Bahri mengatakan, sudah banyak indikasi bahwa sentralisasi pengadaan materi UN tidak bisa dilakukan.
"Di beberapa daerah sudah menyatakan mereka memiliki percetaan yang memadai. Jadi ini sebenarnya soal kepercayaan. Dengan demikian saya pikir perlu desentralisasi saja. Serahkan pada percetakan daerah tapi diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak," tegasnya.

Sedangkan  substansinya, ujar Syamsul, bisa disiapkan dari kementerian pusat tapi dicetak di daerah. Hal ini memungkinkan biaya distribusi yang tidak terlalu besar dan relatif mudah tranportasinya. " Ini sisi positifnya desentralisasi, dengan dicetak di daerah, maka proses pengirimannya lebih cepat sebab jaraknya dekat dengan tempat ujian anak-anak kita, " jelas Syamsul menambahkan. (Ray)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...